Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

PENGATURAN RULES OF ORIGIN DI INDONESIA DAN MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

Yustisia · Vol. 4 No. 1 (2015) · hlm. 33–54

DOI
10.20961/yustisia.v4i1.8618
ISSN
2549-0907, 0852-0941
Terbit
2015-04-01
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstrak

AbstractRules of origin is used to determine the origin of products in order to receive preferential tariff facility. It means that only the products which are from certain countries or certain region that have been bound the preferential trade agreements which entitled on the preferential tariff. Moreover, rules of origin also plays the role to prevent trade deflection. In this context, it becomes the mechanism to preclude import products that do not originate from a particular countries or region through the state which applies the lowest external tariff. Therefore, regulating rules of origin in each country bound the preferential trade agreement is needed. This research examined how Indonesia regulated rules of origin in its national legal order and the legal problems arose from its regulation. Indonesian rules of origin defined limited to technical rule. As a result, Indonesia has the potential to be harmed in international trade traffic. In addition, institutional problem is also a matter of concern. Because Indonesia does not have a special agency dealing with rules of origin, thus it creates difficulty for many parties, not just the perpetrators of international trade, but also the government. AbstrakRules of origin adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan asal produk dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensial. Hanya produk-produk yang berasal dari negara tertentu yang telah terikat pada satu perjanjian preferensial saja yang dapat menikmati tarif preferensial. Selain itu, rules of origin juga berfungsi untuk mencegah defleksi perdagangan. Dalam konteks ini, rules of origin menjadi mekanisme pencegahan masuknya produk-produk yang bukan berasal dari kawasan tertentu melalui negara yang menerapkan tarif eksternal paling rendah. Oleh sebab itu, pengaturan rules of origin di setiap negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan preferensial sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkan dari pengaturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan rules of origin yang bersifat komprehensif. Aturan mengenai rules of origin di Indonesia masih dimaknai sebatas aturan teknis saja. Akibatnya, Indonesia berpotensi untuk dirugikan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, masalah kelembagaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus menangani rules of origin, sehingga hal ini menyulitkan banyak pihak, tidak saja pihak pelaku perdagangan internasional, tapi juga pihak pemerintah.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

19 penulis · 31 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sebelas Maret University
  • Muhammadiyah University of Surakarta
  • National Research and Innovation Agency
  • Al-Mustafa International University
  • IMC University of Applied Sciences Krems
  • Universitas Slamet Riyadi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Moch Najib ImanullahSebelas Maret University3
Anis H. BajrektareviAfiliasi tidak diketahui1
Dini Kartika SalsabilaSebelas Maret University1
Pujiyono SuwadiAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad SyaifulAl-Mustafa International University1
Ismail RumadanNational Research and Innovation Agency1
Triyono Adi SaputroMuhammadiyah University of Surakarta1
Moch Najib ImanullahAfiliasi tidak diketahui1
Anis H. BajrektarevićIMC University of Applied Sciences Krems1
Claudia MulyawanSebelas Maret University1
Adi SulistiyonoSebelas Maret University1
Rian SaputraUniversitas Slamet Riyadi1
Iqtironia KhamliaSebelas Maret University1
Riangga Ferbi RamadhanSebelas Maret University1
Moch Najib ImmanullahAfiliasi tidak diketahui1
Hernawan HadiAfiliasi tidak diketahui1
Anugrah AdiastutiAfiliasi tidak diketahui1
Robertus Bima Wahyu MahardikaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PENGATURAN RULES OF ORIGIN DI INDONESIA DAN MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DITIMBULKANNYA</dc:title>
	<dc:creator>Latifah, Emmy</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">rules of origin, regulation, legal problems, Indonesia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">AbstractRules of origin is used to determine the origin of products in order to receive preferential tariff facility. It means that only the products which are from certain countries or certain region that have been bound the preferential trade agreements which entitled on the preferential tariff. Moreover, rules of origin also plays the role to prevent trade deflection. In this context, it becomes the mechanism to preclude import products that do not originate from a particular countries or region through the state which applies the lowest external tariff. Therefore, regulating rules of origin in each country bound the preferential trade agreement is needed. This research examined how Indonesia regulated rules of origin in its national legal order and the legal problems arose from its regulation. Indonesian rules of origin defined limited to technical rule. As a result, Indonesia has the potential to be harmed in international trade traffic. In addition, institutional problem is also a matter of concern. Because Indonesia does not have a special agency dealing with rules of origin, thus it creates difficulty for many parties, not just the perpetrators of international trade, but also the government. AbstrakRules of origin adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan asal produk dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensial. Hanya produk-produk yang berasal dari negara tertentu yang telah terikat pada satu perjanjian preferensial saja yang dapat menikmati tarif preferensial. Selain itu, rules of origin juga berfungsi untuk mencegah defleksi perdagangan. Dalam konteks ini, rules of origin menjadi mekanisme pencegahan masuknya produk-produk yang bukan berasal dari kawasan tertentu melalui negara yang menerapkan tarif eksternal paling rendah. Oleh sebab itu, pengaturan rules of origin di setiap negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan preferensial sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkan dari pengaturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan rules of origin yang bersifat komprehensif. Aturan mengenai rules of origin di Indonesia masih dimaknai sebatas aturan teknis saja. Akibatnya, Indonesia berpotensi untuk dirugikan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, masalah kelembagaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus menangani rules of origin, sehingga hal ini menyulitkan banyak pihak, tidak saja pihak pelaku perdagangan internasional, tapi juga pihak pemerintah.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2015-04-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US"></dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8618</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20961/yustisia.v4i1.8618</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Yustisia; Vol 4, No 1: April 2015; 33-54</dc:source>
	<dc:source>2549-0907</dc:source>
	<dc:source>0852-0941</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8618/7708</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2017 Emmy Latifah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>