Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

STUDI EVALUATIF PERAN HAKIM AD HOC dALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INdUSTRIAL dI PENGAdILAN HUBUNGAN INdUSTRIAL YOGYAKARTA

Yustisia · Vol. 3 No. 1 (2014)

DOI
10.20961/yustisia.v3i1.10102
ISSN
2549-0907, 0852-0941
Terbit
2014-01-01
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
Bahasa
eng

Abstrak

AbstractThe research aim to evaluate the role of ad hoc judges in the settlement of industrial relation disputes, as well as to explore further what are the obstacles which may occur in the course of performing their duties. The research is a normative-empiric legal research. The data research comes from secondary data derived from literature studies and primary data from field researches. The data analyzed by qualitatively. The results of this research will show that ad hoc judges are appointed by the Supreme court and assigned to cases by the President of the court of Industrial Relations. Since its establishment, there has only been two appointments of ad hoc judges (one from the enterpreneur and the other from the labor union), and the court has tried and decided upon 104 cases (2006-2011). The most paramount obstacle turns out to be the lack of knowledge of the ad hoc judges in civil procedural laws while trying and deciding cases before them.Keywords: court of Industrial Relations, Ad hoc JudgeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran hakim ad hoc dan untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dialami hakim ad hoc dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersumber pada data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim ad hoc diangkat oleh Mahkamah Agung dan ditunjuk dalam suatu perkara oleh Ketua PHI. Sejak didirikan PHI yogyakarta hanya terdapat dua hakim ad hoc yang masing-masing merupakan perwakilan dari pengusaha dan pekerja. Sebanyak 104 perkara diperiksa dan diputus oleh PHI yogyakarta antara 2006-2011. Hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman hakim ad hoc tentang hukum acara perdata yang menghambat ketika para hakim ad hoc ini harus memeriksa dan memutus perkara.Kata kunci: Pengadilan hubungan industrial, Hakim ad hoc

Jaringan kolaborasi para penulis

18 penulis · 34 tautan kepenulisan bersama · 9 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Gadjah Mada
  • University of Brawijaya
  • National Central University
  • Universitas Muhammadiyah Malang
  • Universitas Airlangga
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rado Fridsel LeonardusAfiliasi tidak diketahui4
Alexander Yovie Pratama YudhaAfiliasi tidak diketahui2
Sheva Trisanda AdistiaUniversitas Gadjah Mada2
Wahyudi KurniawanUniversitas Muhammadiyah Malang1
Bambang Eryanto HermawanAfiliasi tidak diketahui1
Wahyu RahmaniarNational Central University1
Haniah IlhamiUniversitas Gadjah Mada1
Destri Budi NugraheniUniversitas Gadjah Mada1
Sujayadi SujayadiUniversitas Airlangga1
HerlianaUniversitas Gadjah Mada1
Faizin SulistioUniversity of Brawijaya1
Bambang SugiriUniversity of Brawijaya1
YonatanUniversity of Brawijaya1
SukarmiUniversity of Brawijaya1
Budi HermawanAfiliasi tidak diketahui1
Murti Pramuwardhani DewiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">STUDI EVALUATIF PERAN HAKIM AD HOC dALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INdUSTRIAL dI PENGAdILAN HUBUNGAN INdUSTRIAL YOGYAKARTA</dc:title>
	<dc:creator>Wijayanta, Tata Wijayanta</dc:creator>
	<dc:creator>Hernawan, Ari</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">AbstractThe research aim to evaluate the role of ad hoc judges in the settlement of industrial relation disputes, as well as to explore further what are the obstacles which may occur in the course of performing their duties. The research is a normative-empiric legal research. The data research comes from secondary data derived from literature studies and primary data from field researches. The data analyzed by qualitatively. The results of this research will show that ad hoc judges are appointed by the Supreme court and assigned to cases by the President of the court of Industrial Relations. Since its establishment, there has only been two appointments of ad hoc judges (one from the enterpreneur and the other from the labor union), and the court has tried and decided upon 104 cases (2006-2011). The most paramount obstacle turns out to be the lack of knowledge of the ad hoc judges in civil procedural laws while trying and deciding cases before them.Keywords: court of Industrial Relations, Ad hoc JudgeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran hakim ad hoc dan untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dialami hakim ad hoc dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersumber pada data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim ad hoc diangkat oleh Mahkamah Agung dan ditunjuk dalam suatu perkara oleh Ketua PHI. Sejak didirikan PHI yogyakarta hanya terdapat dua hakim ad hoc yang masing-masing merupakan perwakilan dari pengusaha dan pekerja. Sebanyak 104 perkara diperiksa dan diputus oleh PHI yogyakarta antara 2006-2011. Hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman hakim ad hoc tentang hukum acara perdata yang menghambat ketika para hakim ad hoc ini harus memeriksa dan memutus perkara.Kata kunci:  Pengadilan hubungan industrial, Hakim ad hoc</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2014-01-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US"></dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10102</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20961/yustisia.v3i1.10102</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Yustisia; Vol 3, No 1: April 2014</dc:source>
	<dc:source>2549-0907</dc:source>
	<dc:source>0852-0941</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10102/9012</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2017 Tata Wijayanta Wijayanta, Ari Hernawan</dc:rights>
</oai_dc:dc>