Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK

Yustisia · Vol. 5 No. 2 (2016) · hlm. 275–297

DOI
10.20961/yustisia.v5i2.8742
ISSN
2549-0907, 0852-0941
Terbit
2016-08-01
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstrak

AbstractThis study aims to explore on how to formulate and what should be considered in formulating the precautionary principle within public policy in order to generate appropriate and effective public policy. Precautionary principle is one of the important principles in International Law, particularly in International Environmental Law. This principle implies caution (prudence) in the face of new challenges, especially in the development of technology. Caution is not understood as an unwillingness to act or lack of courage to face new challenges, but on the contrary, the caution conduct is needed for the policy maker to make activity contain potential danger to the public butat the same time that danger is not understood because AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana cara merumuskan dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan precautionary principle dalam kebijakan publik agar menghasilkan kebijakan publik yang tepat dan efektif. Precautionary principle menjadi salah satu prinsip yang penting di dalam perkembangan Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional. Prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus di mana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 30 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sebelas Maret University
  • Universitas Islam Makassar
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Moch Najib ImanullahAfiliasi tidak diketahui4
Anis H. BajrektareviAfiliasi tidak diketahui1
Dini Kartika SalsabilaSebelas Maret University1
Muhammad SyaifulUniversitas Islam Makassar1
Pujiyono SuwadiAfiliasi tidak diketahui1
Triyono Adi SaputroAfiliasi tidak diketahui1
Ismail RumadanAfiliasi tidak diketahui1
Anis H BajrektarevicAfiliasi tidak diketahui1
Claudia MulyawanAfiliasi tidak diketahui1
Rian SaputraAfiliasi tidak diketahui1
Adi SulistiyonoSebelas Maret University1
Iqtironia KhamliaAfiliasi tidak diketahui1
Riangga Ferbi RamadhanAfiliasi tidak diketahui1
Moch Najib ImmanullahAfiliasi tidak diketahui1
Hernawan HadiAfiliasi tidak diketahui1
Anugrah AdiastutiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 10 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN  PUBLIK</dc:title>
	<dc:creator>Latifah, Emmy</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">precautionary principle, public policy.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">AbstractThis study aims to explore on how to formulate and what should be considered in formulating the precautionary principle within public policy in order to generate appropriate and effective public policy. Precautionary principle is one of the important principles in International Law, particularly in International Environmental Law. This principle implies caution (prudence) in the face of new challenges, especially in the development of technology. Caution is not understood as an unwillingness to act or lack of courage to face new challenges, but on the contrary, the caution conduct is needed for the policy maker to make activity contain potential danger to the public butat the same time that danger is not understood  because AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana cara merumuskan dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan precautionary principle dalam kebijakan publik agar menghasilkan kebijakan publik yang tepat dan efektif. Precautionary principle menjadi salah satu prinsip yang penting di dalam perkembangan Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional. Prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus di mana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2016-08-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US"></dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8742</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20961/yustisia.v5i2.8742</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Yustisia; Vol 5, No 2: August 2016; 275-297</dc:source>
	<dc:source>2549-0907</dc:source>
	<dc:source>0852-0941</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8742/7828</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2017 Emmy Latifah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>