Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

Yustisia · Vol. 4 No. 1 (2015) · hlm. 89–102

DOI
10.20961/yustisia.v4i1.8624
ISSN
2549-0907, 0852-0941
Terbit
2015-04-01
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstrak

AbstractThis research is aimed at studying and exploring about the relationship between the arrangement of election system adopted in Act No 8 Year 2012 on the election for the members of DPR, DPD and DPRD in 2014 general election and the practice of political corruption. The research is socio-legal research which integrates law norm with sociological aspect, applying approach method which put law principles and policial attitude. The result of the research shows that there is a positive correlation between the arrangement of open list proportional election with most number base and political corruption. As this system is highly cost, the candidates of legislative member happen to conduct deceitfulness in the election or what is classified as money politic to get support of the voters. The motive of political corruption conducted by the member of DPR and DPRD is to get back the high cost during the election. The renewal model of the election arrangement to creating political anti-corruption is through purifying proportional election system by applying close list proportional system with serial number base. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek korupsi politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu. Model pembaruan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu antikorupsi politik adalah memurnikan sistem pemilu proporsional dengan merubah model pengaturan sistem proporsional terbuka terbatas (close list) dengan berbasis nomor urut.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

11 penulis · 21 tautan kepenulisan bersama · 15 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sebelas Maret University
  • Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Diponegoro University
  • Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Alfalah University
  • Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
  • University of Bristol
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sukarni SuryaningsihDiponegoro University3
I Gusti Ayu Ketut Rachmi HandayaniSebelas Maret University1
Sultoni FikriUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya1
Imranullah AkhtarAlfalah University1
Agus RiwantoAfiliasi tidak diketahui1
M. Noor HarisudinUniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember1
Viddy FirmandiazUniversity of Bristol1
Panti RahayuUniversitas Bhayangkara Jakarta Raya1
Otih HandayaniUniversitas Bhayangkara Jakarta Raya1
Delasari Krisda PutriUtrecht University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/oai, pertama di-harvest 10 Nov 2026, terakhir terlihat 10 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA</dc:title>
	<dc:creator>Riwanto, Agus</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">correlation, proportional election system, political corruption</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">AbstractThis research is aimed at studying and exploring about the relationship between the arrangement of election system adopted in Act No 8 Year 2012 on the election for the members of DPR, DPD and DPRD in 2014 general election and  the practice of political corruption. The research is socio-legal research which integrates law norm with sociological aspect, applying approach method which put law principles and policial attitude. The result of the research shows that there is a positive correlation between the arrangement of open list proportional election with most number base and political corruption. As this system is highly cost, the candidates of legislative member happen to conduct deceitfulness in the election or what is classified as money politic to get support of the voters. The motive of political corruption conducted by the member of DPR and DPRD is to get back the high cost during the election. The renewal model of the election arrangement to creating political anti-corruption is through purifying proportional election system by applying close list proportional system with serial number base. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek korupsi politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu. Model pembaruan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu antikorupsi politik adalah memurnikan sistem pemilu proporsional dengan merubah model pengaturan sistem proporsional terbuka terbatas (close list) dengan berbasis nomor urut. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2015-04-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US"></dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8624</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20961/yustisia.v4i1.8624</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Yustisia; Vol 4, No 1: April 2015; 89-102</dc:source>
	<dc:source>2549-0907</dc:source>
	<dc:source>0852-0941</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8624/7714</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2017 Agus Riwanto</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>