Akses terbuka Jurnal SINTA 1
Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu
Jurnal Konstitusi · Vol. 19 No. 4 (2022) · hlm. 909–932
- ISSN
- 1829-7706, 2548-1657
- Terbit
- 2022-12-01
- Bahasa
- en
Abstrak
Bawaslu is tasked with supervising the implementation of Bawaslu and DKPP decisions which must be followed up by KPU. The contrary of that during general elections in 2019 has created complications in the electoral law enforcement system. The research is focused to determine the legal certainty of follow-up to Bawaslu and DKPP decisions and form and scope of Bawaslu’s supervision of the follow-up. This is a qualitative descriptive analytical research with a normative and empirical juridical approach. The results indicate that in the implementation of Bawaslu and DKPP decisions is no legal certainty. The Constitutional Court have statement that the final and binding of DKPP decision applies to KPU, Bawaslu and President and its implementation is monitored by Bawaslu. The Bawaslu Regulation also does not accommodate in detail the mechanism for monitoring the follow-up, so it is necessary to have the regulation specifically.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
6 penulis · 9 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Sultan Ageng Tirtayasa University
- National Institute of Public Health
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Nalom Kurniawan | National Institute of Public Health | 2 |
| Muhammad Fauzi Rais Lutfi | Sultan Ageng Tirtayasa University | 1 |
| Belardo Prasetya Mega Jaya | Sultan Ageng Tirtayasa University | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.