Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

SISTEM PRESIDENSIL DAN KEBANGKITAN NEO-OTORITARIANISME: KEGAGALAN REFORMASI KONSTITUSI DI INDONESIA?

Jurnal Konstitusi · Vol. 21 No. 3 (2024) · hlm. 345–365

DOI
10.31078/jk2131
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2024-09-01
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Artikel ini mencoba mengidentifikasi bagaimana peran desain sistem pemerintahan memberikan pengaruh terhadap pembusukan demokrasi dan kebangkitan otoritariansme di Indonesia.Terdapat dua identifikasi masalah yang akan coba dijawab, yakni Pertama, apakah desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme? Kedua, bagaimana aktor politik memanfaatkan celah di dalam sistem presidensil, untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan pendekatan doktriner dengan pendekatan empiris. Artikel ini berhasil menyimpulkan bahwa desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 pasca perubahan, gagal mencegah otoritarianisme untuk bangkit, akibat lemahnya pembatasan kekuasan presiden di level politik formal yang mengakibatkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Di level informal, UUD 1945 gagal menghadirkan partai politik sebagai salah satu pranata demokrasi yang demokratis. Artikel ini juga berhasil mengidentifikasi penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan demokrasi yang sekaligus memicu kebangkitan otoritarianisme oleh para aktor politik.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

6 penulis · 9 tautan kepenulisan bersama · 5 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Bandung Islamic University
  • Tilburg University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Susi Dwi HarijantiPadjadjaran University1
Lailani SungkarPadjadjaran University1
Adnan Yasar ZulfikarTilburg University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">SISTEM PRESIDENSIL DAN KEBANGKITAN NEO-OTORITARIANISME: KEGAGALAN REFORMASI KONSTITUSI DI INDONESIA?</dc:title><dc:creator>Wicaksana Dramanda</dc:creator><dc:creator>Syahrul Fauzul Kabir</dc:creator><dc:creator>Asep Hakim Zakiran</dc:creator><dc:subject>presidentialism</dc:subject><dc:subject>neo-authoritarianism</dc:subject><dc:subject>democratic backsliding</dc:subject><dc:subject>1945 Constitution</dc:subject><dc:subject>constitutional reform</dc:subject><dc:subject>concentration of power</dc:subject><dc:subject>political parties</dc:subject><dc:subject>Indonesia</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Artikel ini mencoba mengidentifikasi bagaimana peran desain sistem pemerintahan memberikan pengaruh terhadap pembusukan demokrasi dan kebangkitan otoritariansme di Indonesia.Terdapat dua identifikasi masalah yang akan coba dijawab, yakni Pertama, apakah desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme? Kedua, bagaimana aktor politik memanfaatkan celah di dalam sistem presidensil, untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan pendekatan doktriner dengan pendekatan empiris. Artikel ini berhasil menyimpulkan bahwa desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 pasca perubahan, gagal mencegah otoritarianisme untuk bangkit, akibat lemahnya pembatasan kekuasan presiden di level politik formal yang mengakibatkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Di level informal, UUD 1945 gagal menghadirkan partai politik sebagai salah satu pranata demokrasi yang demokratis. Artikel ini juga berhasil mengidentifikasi penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan demokrasi yang sekaligus memicu kebangkitan otoritarianisme oleh para aktor politik.</dc:description><dc:date>2024-09-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2131</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2131</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 21 No 3 (2024); 345-365</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>