Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan perluasan kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator Bentuk putusan MK berupa putusan ‘conditional’ baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator. Bagi hukum pidana yang mendasarkan pada asas legalitas, putusan MK terutama yang bersifat ‘conditional’ menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma hukum pidana melalui dekriminalisasi, depenalisasi, perubahan bentuk delik, maupun penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa ada tindak lanjut Putusan MK melalui perubahan perundang-undangan pidana, penegak hukum dapat mengenyampingkan Putusan MK khususnya apabila dihubungkan dengan asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak warga Negara.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.