Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana

Jurnal Konstitusi · Vol. 18 No. 3 (2022) · hlm. 480–480

DOI
10.31078/jk1831
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2022-02-15
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan perluasan kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator Bentuk putusan MK berupa putusan ‘conditional’ baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator. Bagi hukum pidana yang mendasarkan pada asas legalitas, putusan MK terutama yang bersifat ‘conditional’ menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma hukum pidana melalui dekriminalisasi, depenalisasi, perubahan bentuk delik, maupun penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa ada tindak lanjut Putusan MK melalui perubahan perundang-undangan pidana, penegak hukum dapat mengenyampingkan Putusan MK khususnya apabila dihubungkan dengan asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak warga Negara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

18 penulis · 40 tautan kepenulisan bersama · 14 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Nusa Putra University
  • INTI International University
  • The Hague University of Applied Sciences
  • University of Cambridge
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sigid SusenoPadjadjaran University3
CSA Teddy LesmanaNusa Putra University2
Lies SulistianiPadjadjaran University2
Veronika SihotangPadjadjaran University2
Maidah PurwantiPadjadjaran University1
Idris IdrisPadjadjaran University1
Deshinta Arrova DewiINTI International University1
August Peter De BatsThe Hague University of Applied Sciences1
Elis Teti RUSMIATIPadjadjaran University1
Ahmad Novindri Aji SukmaUniversity of Cambridge1
Aristo Evandy A. BarlianPadjadjaran University1
Atip LatipulhayatPadjadjaran University1
Yesmil AnwarPadjadjaran University1
Muh. Afdal YanuarPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana</dc:title><dc:creator>Widati Wulandari</dc:creator><dc:creator>Nella Sumika Putri</dc:creator><dc:creator>Wanodyo Sulistyani</dc:creator><dc:creator>Erika Magdalena Chandra</dc:creator><dc:subject>Constitutional Court ruling</dc:subject><dc:subject>positive legislation</dc:subject><dc:subject>criminal law reform</dc:subject><dc:subject>criminal law enforcement</dc:subject><dc:subject>legal certainty</dc:subject><dc:subject>decriminalization</dc:subject><dc:subject>depenalization</dc:subject><dc:subject>Criminal Code (KUHP)</dc:subject><dc:subject>human rights</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan perluasan kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator Bentuk putusan MK berupa putusan ‘conditional’ baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator. Bagi hukum pidana yang mendasarkan pada asas legalitas, putusan MK terutama yang bersifat ‘conditional’ menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma hukum pidana melalui dekriminalisasi, depenalisasi, perubahan bentuk delik, maupun penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa ada tindak lanjut Putusan MK melalui perubahan perundang-undangan pidana, penegak hukum dapat mengenyampingkan Putusan MK khususnya apabila dihubungkan dengan asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak warga Negara.</dc:description><dc:date>2022-02-15</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk1831</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk1831</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 18 No 3 (2022); 480-480</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1831/pdf</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>