Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh

Jurnal Konstitusi · Vol. 18 No. 3 (2022) · hlm. 654–654

DOI
10.31078/jk1838
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2022-02-15
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

AbstrakKontestasi penerapan UU Pilkada secara nasional ataukah asas lex specialis derogat legi generalis sebagai permasalahan acuan aturan terkait syarat pengajuan permohonan sengketa Pilkada Aceh. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terkait UU Pilkada dan Qanun Aceh tentang Pilkada. Permasalahan krusial dalam aturan khusus terkait keistimewaan Aceh yang tidak mengatur syarat ambang batas sehingga asas lex specialis derogate legi generali tidak dapat digunakan pada pengajuan permohonan sengketa pilkada akan bertentangan dengan UUD 1945. UU Pilkada tidak dapat dikesampingkan menjadi dasar permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Asas itu dapat diterapkan untuk kasus yang memenuhi persyaratan, maka penyusunan hukum yang harmonis menjadi urgensi terbentuknya badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pilkada.AbstractThe contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election. The crucial problem with existence of special rules of Aceh’s privilege are not set by threshold conditions. Lex specialis derogate legi generali’s principle cannot be used in election dispute will contradict the 1945 Constitution. The Election Act cannot be ruled as dispute basis to Constitutional Court. The principle can be applied to cases that requirements, so harmonious legal drafting becomes urgency to formalize a special judicial body.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

21 penulis · 45 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Harvard University Press
  • Universitas Esa Unggul
  • Islamic University of Indonesia
  • University of Indonesia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Irfan Nur RachmanAfiliasi tidak diketahui3
Mahrus AliIslamic University of Indonesia2
Rio Tri Juli PutrantoAfiliasi tidak diketahui2
Putria Gusti AsihAfiliasi tidak diketahui2
Alboin PasaribuAfiliasi tidak diketahui2
Alia Harumdani WidjajaAfiliasi tidak diketahui1
Rizkisyabana YulistyaputriHarvard University Press1
Anak Agung Dian OnitaAfiliasi tidak diketahui1
Mohammad Mahrus AliAfiliasi tidak diketahui1
Nuzul Qur’aini MardiyaAfiliasi tidak diketahui1
Anna TriningsihUniversitas Esa Unggul1
Fajar LaksonoAfiliasi tidak diketahui1
Nuzul Quraini MAfiliasi tidak diketahui1
Siswantana Putri RAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Reza WinataAfiliasi tidak diketahui1
Helmi KasimUniversity of Indonesia1
Ananthia Ayu DevitasariAfiliasi tidak diketahui1
Rima Yuwana YustikaningrumAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh</dc:title><dc:creator>Titis Anindyajati</dc:creator><dc:creator>Winda Wijayanti</dc:creator><dc:creator>Intan Permata Putri</dc:creator><dc:subject>lex specialis derogat legi generali</dc:subject><dc:subject>constitutional court jurisdiction</dc:subject><dc:subject>threshold conditions</dc:subject><dc:subject>1945 Constitution</dc:subject><dc:subject>legal harmonization</dc:subject><dc:description xml:lang="id">AbstrakKontestasi penerapan UU Pilkada secara nasional ataukah asas lex specialis derogat legi generalis sebagai permasalahan acuan aturan terkait syarat pengajuan permohonan sengketa Pilkada Aceh. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terkait UU Pilkada dan Qanun Aceh tentang Pilkada. Permasalahan krusial dalam aturan khusus terkait keistimewaan Aceh yang tidak mengatur syarat ambang batas sehingga asas lex specialis derogate legi generali tidak dapat digunakan pada pengajuan permohonan sengketa pilkada akan bertentangan dengan UUD 1945. UU Pilkada tidak dapat dikesampingkan menjadi dasar permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Asas itu dapat diterapkan untuk kasus yang memenuhi persyaratan, maka penyusunan hukum yang harmonis menjadi urgensi terbentuknya badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pilkada.AbstractThe contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election. The crucial problem with existence of special rules of Aceh’s privilege are not set by threshold conditions. Lex specialis derogate legi generali’s principle cannot be used in election dispute will contradict the 1945 Constitution. The Election Act cannot be ruled as dispute basis to Constitutional Court. The principle can be applied to cases that requirements, so harmonious legal drafting becomes urgency to formalize a special judicial body.</dc:description><dc:date>2022-02-15</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk1838</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk1838</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 18 No 3 (2022); 654-654</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1838/pdf</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>