Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi · Vol. 17 No. 3 (2020) · hlm. 629–651

DOI
10.31078/jk1738
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2020-11-10
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai. Akibatnya pasangan pegawai itu berada pada pilihan yang sulit yakni terpaksa berhenti bekerja ataukah merahasiakan status perkawinan mereka. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membuka ruang bagi perusahaan/instansi untuk menerbitkan larangan demikian adalah inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan hak untuk bekerja yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai konstitusionalitas perkawinan antar-pegawai dalam perusahaan yang sama belum sepenuhnya dipatuhi. Beberapa kantor yang masih menerapkan larangan ikatan perkawinan antar-pegawai hendaknya segera mencarikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam rangka melindungi hak konstitusional pegawai sekaligus kepentingan perusahaan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

15 penulis · 32 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Harvard University Press
  • Universitas Esa Unggul
  • Islamic University of Indonesia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Titis AnindyajatiAfiliasi tidak diketahui2
Intan Permata PutriAfiliasi tidak diketahui2
Alia Harumdani WidjajaAfiliasi tidak diketahui1
Rizkisyabana YulistyaputriHarvard University Press1
Nuzul Qur’aini MardiyaAfiliasi tidak diketahui1
Anna TriningsihUniversitas Esa Unggul1
Fajar LaksonoAfiliasi tidak diketahui1
Nuzul Quraini MAfiliasi tidak diketahui1
Siswantana Putri RAfiliasi tidak diketahui1
Irfan Nur RachmanAfiliasi tidak diketahui1
Mahrus AliIslamic University of Indonesia1
Rio Tri Juli PutrantoAfiliasi tidak diketahui1
Putria Gusti AsihAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</dc:title><dc:creator>Winda Wijayanti</dc:creator><dc:creator>Alboin Pasaribu</dc:creator><dc:subject>labor law</dc:subject><dc:subject>right to work</dc:subject><dc:subject>conflicts of interest</dc:subject><dc:subject>workers' rights</dc:subject><dc:subject>workplace policies</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai. Akibatnya pasangan pegawai itu berada pada pilihan yang sulit yakni terpaksa berhenti bekerja ataukah merahasiakan status perkawinan mereka. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membuka ruang bagi perusahaan/instansi untuk menerbitkan larangan demikian adalah inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan hak untuk bekerja yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai konstitusionalitas perkawinan antar-pegawai dalam perusahaan yang sama belum sepenuhnya dipatuhi. Beberapa kantor yang masih menerapkan larangan ikatan perkawinan antar-pegawai hendaknya segera mencarikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam rangka melindungi hak konstitusional pegawai sekaligus kepentingan perusahaan.</dc:description><dc:date>2020-11-10</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk1738</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk1738</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 17 No 3 (2020); 629-651</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1738/pdf</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>