Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision

Jurnal Konstitusi · Vol. 21 No. 4 (2024) · hlm. 542–564

DOI
10.31078/jk2142
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2024-12-01
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Wacana perubahan pasal 7 UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden telah beberapa kali digaungkan. Padahal apabila pasal tersebut diubah maka berpotensi mengulang kembali sejarah kelam masa lalu. Bukan hanya berpotensi mengulang sejarah kelam, dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan ini menemukan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden yang terdapat dalam pasal 7 UUD 1945 merupakan Implicit Unamendable Provision. Temuan itu didasarkan pada alasan bahwa pasal 7 merupakan prinsip dasar dari UUD 1945 pasca perubahan dilihat dari kontekstualisasinya dengan sejarah, hubungannya dengan ketentuan lain, serta penafsiran hakim dan proses amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 33 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Islamic University of Indonesia
  • American University in the Emirates
  • Tilburg University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mei SusantoPadjadjaran University2
Lailani SungkarPadjadjaran University2
Ahmed Mohamed BarakAmerican University in the Emirates1
Ali AbdurahmanPadjadjaran University1
Ni’matul HudaIslamic University of Indonesia1
Mery HerlinaPadjadjaran University1
Indra PerwiraPadjadjaran University1
Muhammad Yoppy Adhi HernawanAfiliasi tidak diketahui1
Wicaksana DramandaPadjadjaran University1
Adnan Yasar ZulfikarTilburg University1
Inna JunaenahPadjadjaran University1
Kuntana MagnarPadjadjaran University1
Mario AngkawidjajaPadjadjaran University1
Muhammad Alwi Khoiri RamdaniPadjadjaran University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision</dc:title><dc:creator>Ahmad Hatim</dc:creator><dc:creator>Susi Dwi Harijanti</dc:creator><dc:creator>Giri Ahmad Taufik</dc:creator><dc:subject>presidential term limits</dc:subject><dc:subject>constitutional amendment</dc:subject><dc:subject>presidential term extension</dc:subject><dc:subject>constitutional interpretation</dc:subject><dc:subject>judicial interpretation</dc:subject><dc:subject>constitutional history</dc:subject><dc:subject>1945 Constitution of Indonesia</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Wacana perubahan pasal 7 UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden telah beberapa kali digaungkan. Padahal apabila pasal tersebut diubah maka berpotensi mengulang kembali sejarah kelam masa lalu. Bukan hanya berpotensi mengulang sejarah kelam, dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan ini menemukan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden yang terdapat dalam pasal 7 UUD 1945 merupakan Implicit Unamendable Provision. Temuan itu didasarkan pada alasan bahwa pasal 7 merupakan prinsip dasar dari UUD 1945 pasca perubahan dilihat dari kontekstualisasinya dengan sejarah, hubungannya dengan ketentuan lain, serta penafsiran hakim dan proses amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan.</dc:description><dc:date>2024-12-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2142</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2142</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 21 No 4 (2024); 542-564</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2528/694</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>