Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016

Jurnal Konstitusi · Vol. 18 No. 2 (2021) · hlm. 294–294

DOI
10.31078/jk1822
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2021-11-02
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Pasca putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan permasalahan terkait kriteria 11 jenis komoditas pangan tidak terkena PPN. Namun mahkamah dalam putusan a quo memperluas pemaknaan 11 komoditas pangan sehingga bukan hanya 11 komoditas tersebut yang tidak dikenai PPN. Putusan ini penting dikarenakan meletakkan dasar jaminan hak atas pangan yang menjadi tanggung jawab negara. Permasalahan yang hendak disajikan oleh penulis yakni bagaimana implementasi putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 terhadap penerapan PPN pada komoditas pangan? Bagaimana penerapan pajak pada komoditas pangan di berbagai negara? Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi Putusan, Buku, jurnal, laporan dan refenrensi lainnya terkait permasalahan jaminan hak atas pangan khususnya tentang pembebanan PPN atas komoditas pangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, pasca Putusan MK, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 yang menambah kriteria barang kebutuhan pokok menjadi 14 item. Namun kriteria ini harus senantiasa dievaluasi dan diperbarui sesuai dinamika sosial, ekonomi, gizi, ekologi dan variabel penunjang lain; kedua, pajak yang dikenakan pada makanan (tax on food) telah diterapkan pada beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, Hungaria dan Perancis. Jumlah pangan yang dikenai pajak terdapat beberapa jenis seperti alkohol, tembakau, makanan yang tinggi gula, garam dan lemak jenuh. Tujuannya adalah membangun pola hidup sehat pada masyarakat. Namun dari negara-negara yang telah menerapkan tax on food tersebut tidak ada yang memasukkan bahan pokok sebagai objek pajak. Penerapan bahan pokok sebagai barang yang dikenai PPN tentu saja tidak sejalan dengan konstitusi serta konsep tax on food yang ada selama ini.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 11 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mohammad Mahrus AliAfiliasi tidak diketahui2
Winda WijayantiAfiliasi tidak diketahui1
Titis AnindyajatiAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Reza WinataAfiliasi tidak diketahui1
Alboin PasaribuAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016</dc:title><dc:creator>Intan Permata Putri</dc:creator><dc:creator>Rima Yuwana Yustikaningrum</dc:creator><dc:creator>Ananthia Ayu Devitasari</dc:creator><dc:subject>food taxation</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Pasca putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan permasalahan terkait kriteria 11 jenis komoditas pangan tidak terkena PPN. Namun mahkamah dalam putusan a quo memperluas pemaknaan 11 komoditas pangan sehingga bukan hanya 11 komoditas tersebut yang tidak dikenai PPN. Putusan ini penting dikarenakan meletakkan dasar jaminan hak atas pangan yang menjadi tanggung jawab negara. Permasalahan yang hendak disajikan oleh penulis yakni bagaimana implementasi putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 terhadap penerapan PPN pada komoditas pangan? Bagaimana penerapan pajak pada komoditas pangan di berbagai negara? Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi Putusan, Buku, jurnal, laporan dan refenrensi lainnya terkait permasalahan jaminan hak atas pangan khususnya tentang pembebanan PPN atas komoditas pangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, pasca Putusan MK, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 yang menambah kriteria barang kebutuhan pokok menjadi 14 item. Namun kriteria ini harus senantiasa dievaluasi dan diperbarui sesuai dinamika sosial, ekonomi, gizi, ekologi dan variabel penunjang lain; kedua, pajak yang dikenakan pada makanan (tax on food) telah diterapkan pada beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, Hungaria dan Perancis. Jumlah pangan yang dikenai pajak terdapat beberapa jenis seperti alkohol, tembakau, makanan yang tinggi gula, garam dan lemak jenuh. Tujuannya adalah membangun pola hidup sehat pada masyarakat. Namun dari negara-negara yang telah menerapkan tax on food tersebut tidak ada yang memasukkan bahan pokok sebagai objek pajak. Penerapan bahan pokok sebagai barang yang dikenai PPN tentu saja tidak sejalan dengan konstitusi serta konsep tax on food yang ada selama ini.</dc:description><dc:date>2021-11-02</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk1822</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk1822</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 18 No 2 (2021); 294-294</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1822/pdf</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>