Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi · Vol. 18 No. 4 (2022) · hlm. 918–918

DOI
10.31078/jk1849
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2022-02-17
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2020 memainkan peranan esensial sebagai pengawas serta keterangannya dilapangan menjadi salah satu kunci bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang berimbang, bersifat netral atau tidak memihak. Artikel ini memfokuskan bagaimana peran dan rekam jejak Bawaslu sebagai pengawas Pilkada dalam pusaran kontroversi Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK. Dalam PHPKada diantaranya Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Boven Diegol, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua di mana Bawaslu senantiasa menghadirkan keterangan atas hasil pengawasan dalam setiap persidangan di MK. Fakta-fakta persidangan yang terungkap tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran Bawaslu secara yuridis serta Majelis Hakim dapat menggali secara lebih mendalam mendalam mengenai hasil pengawasan dilapangan. Proses pembuktian dalam persidangan MK dengan memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi juga dilengkapi dengan penyampaikan hasil laporan oleh pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sebelas Maret University
  • Andalas University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Meyrinda Rahmawaty HilipitoAfiliasi tidak diketahui3
Syukri Asy’ariSebelas Maret University2
Intan Permata PutriAfiliasi tidak diketahui2
Zaka Firma AdityaAndalas University1
Abdul Basid FuadiAfiliasi tidak diketahui1
Ananthia Ayu DevitasariAfiliasi tidak diketahui1
Alia Harumdani WidjajaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi</dc:title><dc:creator>Rima Yuwana Yustikaningrum</dc:creator><dc:creator>Mohammad Mahrus Ali</dc:creator><dc:subject>Election Supervisory Agency (Bawaslu)</dc:subject><dc:subject>election supervision</dc:subject><dc:subject>witness testimony</dc:subject><dc:subject>Sabu Raijua</dc:subject><dc:subject>Boven Digoel</dc:subject><dc:subject>South Coast</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2020 memainkan peranan esensial sebagai pengawas serta keterangannya dilapangan menjadi salah satu kunci bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang berimbang, bersifat netral atau tidak memihak. Artikel ini memfokuskan bagaimana peran dan rekam jejak Bawaslu sebagai pengawas Pilkada dalam pusaran kontroversi Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK. Dalam PHPKada diantaranya Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Boven Diegol, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua di mana Bawaslu senantiasa menghadirkan keterangan atas hasil pengawasan dalam setiap persidangan di MK. Fakta-fakta persidangan yang terungkap tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran Bawaslu secara yuridis serta Majelis Hakim dapat menggali secara lebih mendalam mendalam mengenai hasil pengawasan dilapangan. Proses pembuktian dalam persidangan MK dengan memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi juga dilengkapi dengan penyampaikan hasil laporan oleh pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara.</dc:description><dc:date>2022-02-17</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk1849</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk1849</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 18 No 4 (2022); 918-918</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>