Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2020 memainkan peranan esensial sebagai pengawas serta keterangannya dilapangan menjadi salah satu kunci bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang berimbang, bersifat netral atau tidak memihak. Artikel ini memfokuskan bagaimana peran dan rekam jejak Bawaslu sebagai pengawas Pilkada dalam pusaran kontroversi Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK. Dalam PHPKada diantaranya Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Boven Diegol, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua di mana Bawaslu senantiasa menghadirkan keterangan atas hasil pengawasan dalam setiap persidangan di MK. Fakta-fakta persidangan yang terungkap tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran Bawaslu secara yuridis serta Majelis Hakim dapat menggali secara lebih mendalam mendalam mengenai hasil pengawasan dilapangan. Proses pembuktian dalam persidangan MK dengan memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi juga dilengkapi dengan penyampaikan hasil laporan oleh pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.