Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter di Indonesia dalam Bingkai Pluralisme Konstitusi

Jurnal Konstitusi · Vol. 22 No. 2 (2025) · hlm. 206–228

DOI
10.31078/jk2221
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2025-06-30
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Konstitusionalisme moneter adalah konsep kontemporer yang berkembang untuk memahami isu moneter melalui konstitusionalisme. Minimnya konsensus ahli mengenai definisi dan ruang lingkupnya mendorong makalah ini mengkaji kritis pandangan yang ada dan mengajukan teorisasi baru untuk penelitian mendatang. Metode yang digunakan adalah doktrinal, yakni menelusuri dan mengkaji kritis pendapat pakar tentang konstitusionalisme moneter. Makalah ini berpendapat, pendekatan konstitusional di bidang moneter mengalami jalan buntu karena adherensi pada konstitusionalisme klasik yang berciri nasionalisme metodologis dan fokus politik berlebihan. Menerapkan pluralisme konstitusional, makalah ini menawarkan teorisasi baru untuk mengatasi isu konstitusional di sektor moneter. Kerangka ini diterapkan pada pengaturan keuangan UUD 1945, khususnya bank sentral. Prinsip konstitusionalisme moneter menjadi rujukan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan independensi dan menegakkan konstitusi moneter yang bersifat self-enforcing.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 33 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Islamic University of Indonesia
  • American University in the Emirates
  • Tilburg University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Lailani SungkarPadjadjaran University2
Indra PerwiraPadjadjaran University2
Muhammad Yoppy Adhi HernawanAfiliasi tidak diketahui2
Teguh Tresna Puja AsmaraPadjadjaran University1
Muhammad Yoppy AdhihernawanPadjadjaran University1
Ahmed Mohamed BarakAmerican University in the Emirates1
Ali AbdurahmanPadjadjaran University1
Ni’matul HudaIslamic University of Indonesia1
Mery HerlinaPadjadjaran University1
Wicaksana DramandaPadjadjaran University1
Adnan Yasar ZulfikarTilburg University1
Giri Ahmad TaufikPadjadjaran University1
Ahmad HatimPadjadjaran University1
Muhammad Alwi Khoiri RamdaniPadjadjaran University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter di Indonesia dalam Bingkai Pluralisme Konstitusi</dc:title><dc:creator>Mei Susanto</dc:creator><dc:creator>Mario Angkawidjaja</dc:creator><dc:creator>Susi Dwi Harijanti</dc:creator><dc:subject>constitutional pluralism</dc:subject><dc:subject>1945 Constitution</dc:subject><dc:subject>central bank independence</dc:subject><dc:subject>Bank Indonesia</dc:subject><dc:subject>Financial Services Authority (OJK)</dc:subject><dc:subject>monetary policy</dc:subject><dc:subject>Indonesia</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Konstitusionalisme moneter adalah konsep kontemporer yang berkembang untuk memahami isu moneter melalui konstitusionalisme. Minimnya konsensus ahli mengenai definisi dan ruang lingkupnya mendorong makalah ini mengkaji kritis pandangan yang ada dan mengajukan teorisasi baru untuk penelitian mendatang. Metode yang digunakan adalah doktrinal, yakni menelusuri dan mengkaji kritis pendapat pakar tentang konstitusionalisme moneter. Makalah ini berpendapat, pendekatan konstitusional di bidang moneter mengalami jalan buntu karena adherensi pada konstitusionalisme klasik yang berciri nasionalisme metodologis dan fokus politik berlebihan. Menerapkan pluralisme konstitusional, makalah ini menawarkan teorisasi baru untuk mengatasi isu konstitusional di sektor moneter. Kerangka ini diterapkan pada pengaturan keuangan UUD 1945, khususnya bank sentral. Prinsip konstitusionalisme moneter menjadi rujukan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan independensi dan menegakkan konstitusi moneter yang bersifat self-enforcing.</dc:description><dc:date>2025-06-30</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2221</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2221</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 22 No 2 (2025); 206-228</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2603/709</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>