Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Konstitusionalitas BPI Danantara: Studi Komparatif Model Sovereign Wealth Fund di ASEAN

Jurnal Konstitusi · Vol. 23 No. 3 (2026) · hlm. 553–588

DOI
10.31078/jk2332
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2026-09-28
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menimbulkan persoalan konstitusional mengenai efisiensi investasi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Penelitian ini menilai konstitusionalitas dan merumuskan desain kelembagaan Danantara melalui perbandingan dengan Temasek Holdings di Singapura dan 1Malaysia Development Berhad di Malaysia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis berpijak pada hak menguasai negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 36/ PUU-X/2012. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan Danantara belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan hak menguasai negara dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perbandingan menegaskan pentingnya independensi, transparansi, dan pengawasan berlapis untuk mencegah intervensi politik. Reformulasi memerlukan penegasan rezim keuangan negara, penguatan pengawasan konstitusional, pengelolaan profesional, keterbukaan informasi, komite audit independen, serta diversifikasi pendanaan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan antargenerasi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

16 penulis · 30 tautan kepenulisan bersama · 12 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Andalas University
  • University of Indonesia
  • International Islamic University Malaysia
  • University of Bengkulu
  • University of Debrecen
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Abdhy Walid SiagianAndalas University3
Rozin Falih AlifyAndalas University3
Julfahmi SyahputraAndalas University2
Khairun NatijahAndalas University2
Khairul FahmiAndalas University2
Qurrata AyuniUniversity of Indonesia1
Satrio Alif FebriyantoUniversity of Indonesia1
Nurizal IsmailInternational Islamic University Malaysia1
Asrul Ibrahim NurUniversity of Debrecen1
Putra Perdana Ahmad SaifullohUniversity of Bengkulu1
Yuliandri YuliandriAndalas University1
Saldi IsraAndalas University1
Wiwit PratiwiAndalas University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Konstitusionalitas BPI Danantara: Studi Komparatif Model Sovereign Wealth Fund di ASEAN</dc:title><dc:creator>Charles Simabura</dc:creator><dc:creator>Muhammad Ikhsan Alia</dc:creator><dc:creator>Habib Ferian Fajar</dc:creator><dc:subject>sovereign wealth funds</dc:subject><dc:subject>constitutionality</dc:subject><dc:subject>state ownership</dc:subject><dc:subject>state financial management</dc:subject><dc:subject>state property</dc:subject><dc:subject>Temasek Holdings</dc:subject><dc:subject>Constitutional Court ruling</dc:subject><dc:subject>institutional design</dc:subject><dc:subject>accountability</dc:subject><dc:subject>transparency</dc:subject><dc:subject>audit committee independence</dc:subject><dc:subject>political interference</dc:subject><dc:subject>intergenerational equity</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menimbulkan persoalan konstitusional mengenai efisiensi investasi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Penelitian ini menilai konstitusionalitas dan merumuskan desain kelembagaan Danantara melalui perbandingan dengan Temasek Holdings di Singapura dan 1Malaysia Development Berhad di Malaysia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis berpijak pada hak menguasai negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 36/ PUU-X/2012. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan Danantara belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan hak menguasai negara dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perbandingan menegaskan pentingnya independensi, transparansi, dan pengawasan berlapis untuk mencegah intervensi politik. Reformulasi memerlukan penegasan rezim keuangan negara, penguatan pengawasan konstitusional, pengelolaan profesional, keterbukaan informasi, komite audit independen, serta diversifikasi pendanaan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan antargenerasi.</dc:description><dc:date>2026-09-28</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2332</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2332</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 23 No 3 (2026); 553-588</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/3249/757</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>