Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Ada Celah Hukum yang Terselubung: Problematika Regulasi Peran Swasta Dalam Pelayanan Air Minum (A Hidden Legal Loophole: The Problematique of Regulating Private Sector's Participation in Indonesia's Drinking Water Service)

Jurnal Konstitusi · Vol. 22 No. 2 (2021) · hlm. 354–378

DOI
10.31078/jk2227
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2021-01-01
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Konsep ‘hak menguasai negara’ secara konstitusional mengamanatkan penyediaan air minum oleh negara. Namun, keterbatasan kapasitas negara menciptakan kesenjangan layanan yang diisi oleh pluralitas aktor non-negara, termasuk komunitas dan perusahaan swasta. Akibat hukum dari aturan yang restriktif membuat para aktor terpaksa beroperasi melalui celah regulasi—seperti skema ‘kebutuhan sendiri’, model kemitraan, dan sistem berbasis komunitas. Pemanfaatan celah regulasi mengakibatkan inkoherensi norma peraturan perundang-undangan, lemahnya pengawasan negara, dan merusak perlindungan konsumen. Argumen inti dari tulisan ini adalah bahwa melarang partisipasi aktor non-negara dalam penyediaan air bukanlah solusi, melainkan membangun negara justru harus membuat kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui dan mengatur pluralitas penyedia air demi menjamin kepastian hukum dan menegakkan hak universal atas air.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

6 penulis · 8 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Esa Unggul
  • Udayana University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Alia Harumdani WidjajaAfiliasi tidak diketahui1
Meyrinda Rahmawaty HilipitoAfiliasi tidak diketahui1
Anna TriningsihUniversitas Esa Unggul1
I Dewa Gede PalgunaUdayana University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Ada Celah Hukum yang Terselubung: Problematika Regulasi Peran Swasta Dalam Pelayanan Air Minum (A Hidden Legal Loophole: The Problematique of Regulating Private Sector's Participation in Indonesia's Drinking Water Service)</dc:title><dc:creator>Mohamad Mova Al’Afghani</dc:creator><dc:creator>Bisariyadi Bisariyadi</dc:creator><dc:subject>drinking water services</dc:subject><dc:subject>private sector participation</dc:subject><dc:subject>regulatory loopholes</dc:subject><dc:subject>state capacity</dc:subject><dc:subject>partnership model</dc:subject><dc:subject>consumer protection</dc:subject><dc:subject>state supervision</dc:subject><dc:subject>legal certainty</dc:subject><dc:subject>right to water</dc:subject><dc:subject>water law</dc:subject><dc:subject>Indonesia</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Konsep ‘hak menguasai negara’ secara konstitusional mengamanatkan penyediaan air minum oleh negara. Namun, keterbatasan kapasitas negara menciptakan kesenjangan layanan yang diisi oleh pluralitas aktor non-negara, termasuk komunitas dan perusahaan swasta. Akibat hukum dari aturan yang restriktif membuat para aktor terpaksa beroperasi melalui celah regulasi—seperti skema ‘kebutuhan sendiri’, model kemitraan, dan sistem berbasis komunitas. Pemanfaatan celah regulasi mengakibatkan inkoherensi norma peraturan perundang-undangan, lemahnya pengawasan negara, dan merusak perlindungan konsumen. Argumen inti dari tulisan ini adalah bahwa melarang partisipasi aktor non-negara dalam penyediaan air bukanlah solusi, melainkan membangun negara justru harus membuat kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui dan mengatur pluralitas penyedia air demi menjamin kepastian hukum dan menegakkan hak universal atas air.</dc:description><dc:date>2021-01-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2227</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2227</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 22 No 2 (2021); 354-378</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2452/715</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>