Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Konstitusionalitas Kualifikasi Hukum dalam Rekrutmen Bawaslu untuk Kewenangan Quasi-Peradilan

Jurnal Konstitusi · Vol. 23 No. 3 (2026) · hlm. 589–610

DOI
10.31078/jk2333
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2026-09-28
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Pelaksanaan kewenangan quasi-peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpotensi menimbulkan problematika konstitusional karena Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) belum mengatur kualifikasi hukum bagi anggota yang menjalankan fungsi adjudikatif. Artikel ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian antara desain rekrutmen dan karakter kewenangan adjudikatif Bawaslu serta merumuskan norma kualifikasi hukum untuk memperkuat legitimasi kewenangan quasi-peradilan. Riset ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Hasil riset menunjukkan bahwa absennya standar kapasitas yuridis berpotensi memengaruhi konsistensi putusan, kepastian hukum, dan legitimasi penyelesaian sengketa pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, memperkuat kedudukan adjudikatif Bawaslu sehingga memerlukan profesionalitas hukum yang memadai. Artikel ini mengusulkan penambahan norma kualifikasi hukum dalam Pasal 117 UU Pemilu secara aditif tanpa mengubah struktur dasar rekrutmen.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

27 penulis · 64 tautan kepenulisan bersama · 35 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Khairun University
  • Universitas Islam Negeri Mataram
  • Universitas Gadjah Mada
  • University of Newcastle Australia
  • Université de Dschang
  • Universitas Komputer Indonesia
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhamad AmirullohPadjadjaran University3
Fadhel Arjuna AdindaPadjadjaran University2
Ema RahmawatiPadjadjaran University2
Achmad ZuhdiPadjadjaran University2
M. RiadhussyahUniversitas Islam Negeri Mataram2
Alwafi Ridho SubarkahPadjadjaran University2
Ahmad ZuhairiPadjadjaran University2
Muhammad AmirullohAfiliasi tidak diketahui1
Padot Agustinus NaibahoPadjadjaran University1
R Benny RiyantoPadjadjaran University1
Gede Agung Patra WicaksanaPadjadjaran University1
Zainal MuttaqinPadjadjaran University1
Edward Omar Sharif HiariejUniversitas Gadjah Mada1
John WoodwardUniversity of Newcastle Australia1
Indra PerwiraPadjadjaran University1
Nana Charles NguindipUniversité de Dschang1
Helitha Novianty MuchtarPadjadjaran University1
Hetty HasanahUniversitas Komputer Indonesia1
Ridwan ArifinState University of Semarang1
Souad Ahmed EzzeroualiDhofar University1
Azna Abrory WardanaUniversity of Brawijaya1
Sultan AlwanKhairun University1
Rusli JalilKhairun University1
Didi HayamanysahPadjadjaran University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Konstitusionalitas Kualifikasi Hukum dalam Rekrutmen Bawaslu untuk Kewenangan Quasi-Peradilan</dc:title><dc:creator>Edi Saputra</dc:creator><dc:creator>Eman Suparman</dc:creator><dc:creator>Zainal Mutaqqin</dc:creator><dc:subject>Law No. 7 of 2017 on General Elections</dc:subject><dc:subject>legal certainty</dc:subject><dc:subject>consistency of judicial decisions</dc:subject><dc:subject>electoral disputes</dc:subject><dc:subject>legal capacity</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Pelaksanaan kewenangan quasi-peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpotensi menimbulkan problematika konstitusional karena Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) belum mengatur kualifikasi hukum bagi anggota yang menjalankan fungsi adjudikatif. Artikel ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian antara desain rekrutmen dan karakter kewenangan adjudikatif Bawaslu serta merumuskan norma kualifikasi hukum untuk memperkuat legitimasi kewenangan quasi-peradilan. Riset ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Hasil riset menunjukkan bahwa absennya standar kapasitas yuridis berpotensi memengaruhi konsistensi putusan, kepastian hukum, dan legitimasi penyelesaian sengketa pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, memperkuat kedudukan adjudikatif Bawaslu sehingga memerlukan profesionalitas hukum yang memadai. Artikel ini mengusulkan penambahan norma kualifikasi hukum dalam Pasal 117 UU Pemilu secara aditif tanpa mengubah struktur dasar rekrutmen.</dc:description><dc:date>2026-09-28</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2333</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2333</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 23 No 3 (2026); 589-610</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>