Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Keadilan Substantif dalam PHPU guna Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Jurnal Konstitusi · Vol. 23 No. 3 (2026) · hlm. 766–790

DOI
10.31078/jk23310
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2026-09-28
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara keterbatasan kewenangan MK dalam memeriksa PHPU dan kebutuhan untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Permasalahan muncul ketika pelanggaran pada tahapan pemilu tidak dapat dijangkau melalui konstruksi kewenangan yang berorientasi pada hasil, meskipun berdampak pada hasil pemilu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkritisi pengaturan kewenangan MK dalam mengadili PHPU dan kaitannya dengan penerapan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat dikonstruksikan sebagai pendekatan korektif konstitusional yang memungkinkan MK menilai keterkaitan antara pelanggaran pada tahapan pemilu dan keabsahan hasil pemilu. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan batas kewenangan maupun keadilan prosedural, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara lingkup kewenangan dan tuntutan konstitusional atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Keadilan substantif dapat menjadi instrumen konstitusional untuk memulihkan kemurnian suara dan memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 49 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Andalas University
  • Hasanuddin University
  • Universitas Gadjah Mada
  • The University of Queensland
  • William & Mary
  • Udayana University
  • Dhofar University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Khairul FahmiAndalas University3
Muhammad RidwansyahUniversitas Gadjah Mada2
Enny NurbaningsihUniversitas Gadjah Mada2
Ferdi FerdiAndalas University1
Hilaire TegnanWilliam & Mary1
Zainal Arifin MochtarUniversitas Gadjah Mada1
Zulkifli AspanHasanuddin University1
Elwi DanilAndalas University1
Zaka Firma AdityaAndalas University1
M. Guntur HamzahAfiliasi tidak diketahui1
Souad Ahmed EzzeroualiDhofar University1
I Dewa Gede PalgunaUdayana University1
Rahmat BagjaAndalas University1
Wiwit PratiwiAndalas University1
Charles SimaburaAndalas University1
Aminuddin IlmarHasanuddin University1
Sonia Sekar SariHasanuddin University1
Eka Merdekawati DjafarHasanuddin University1
Muhammad Reza WinataAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Erfa RedhaniIslamic University of Indonesia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Keadilan Substantif dalam PHPU guna Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara</dc:title><dc:creator>Muchtar Hadi Saputra</dc:creator><dc:creator>Saldi Isra</dc:creator><dc:creator>Khairul Fahmi</dc:creator><dc:creator>Pan Mohamad Faiz</dc:creator><dc:subject>substantive justice</dc:subject><dc:subject>Constitutional Court of Indonesia</dc:subject><dc:subject>electoral disputes</dc:subject><dc:subject>electoral integrity</dc:subject><dc:subject>constitutional rights</dc:subject><dc:subject>electoral validity</dc:subject><dc:subject>limits of judicial authority</dc:subject><dc:subject>procedural justice</dc:subject><dc:subject>constitutional democracy</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara keterbatasan kewenangan MK dalam memeriksa PHPU dan kebutuhan untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Permasalahan muncul ketika pelanggaran pada tahapan pemilu tidak dapat dijangkau melalui konstruksi kewenangan yang berorientasi pada hasil, meskipun berdampak pada hasil pemilu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkritisi pengaturan kewenangan MK dalam mengadili PHPU dan kaitannya dengan penerapan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat dikonstruksikan sebagai pendekatan korektif konstitusional yang memungkinkan MK menilai keterkaitan antara pelanggaran pada tahapan pemilu dan keabsahan hasil pemilu. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan batas kewenangan maupun keadilan prosedural, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara lingkup kewenangan dan tuntutan konstitusional atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Keadilan substantif dapat menjadi instrumen konstitusional untuk memulihkan kemurnian suara dan memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional.</dc:description><dc:date>2026-09-28</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk23310</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk23310</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 23 No 3 (2026); 766-790</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/3368/765</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>