Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Hermeneutika Konstitusionalisme Pancasila: Konstruksi Yudisial Relasi Negara-Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi · Vol. 23 No. 3 (2026) · hlm. 633–660

DOI
10.31078/jk2335
ISSN
1829-7706, 2548-1657
Terbit
2026-09-28
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Abstrak

Relasi negara-agama di Indonesia merupakan isu konstitusional fundamental yang ditandai oleh ketegangan antara nilai-nilai transendental dan jaminan kebebasan beragama. Artikel ini menganalisis desain konstitusional relasi negara-agama berdasarkan UUD 1945, menelaah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK), dan menilai kesesuaiannya dengan Negara Hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Indonesia bersifat dinamis dan sui generis: tidak sekuler secara ketat dan tidak pula teokratis. Penafsiran MK dapat dipetakan ke dalam tiga pola, yaitu akomodatif selektif, kritis konstitutif, dan restoratif; ketiganya secara keseluruhan mencerminkan model induk integratif selektif. Temuan ini mendasari usulan konsep “Negara Hukum Pancasila dalam dimensi transendental konstitusional”, yang menempatkan Ketuhanan dan Keadilan Sosial sebagai prinsip penuntun aktif dalam penafsiran konstitusi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 11 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sebelas Maret University
  • University of Indonesia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Meyrinda Rahmawaty HilipitoAfiliasi tidak diketahui3
Mohammad Mahrus AliAfiliasi tidak diketahui2
Rio Tri Juli PutrantoAfiliasi tidak diketahui1
Helmi KasimUniversity of Indonesia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192270, pertama di-harvest 19 Nov 2026, terakhir terlihat 19 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Hermeneutika Konstitusionalisme Pancasila: Konstruksi Yudisial Relasi Negara-Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi</dc:title><dc:creator>Syukri Asy’ari</dc:creator><dc:creator>Mohammad Jamin</dc:creator><dc:creator>Arief Hidayat</dc:creator><dc:subject>state-religion relations</dc:subject><dc:subject>Constitutional Court of Indonesia</dc:subject><dc:subject>1945 Constitution</dc:subject><dc:subject>religious freedom</dc:subject><dc:subject>secularism</dc:subject><dc:subject>theocracy</dc:subject><dc:subject>constitutional interpretation</dc:subject><dc:subject>divine sovereignty</dc:subject><dc:subject>social justice</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Relasi negara-agama di Indonesia merupakan isu konstitusional fundamental yang ditandai oleh ketegangan antara nilai-nilai transendental dan jaminan kebebasan beragama. Artikel ini menganalisis desain konstitusional relasi negara-agama berdasarkan UUD 1945, menelaah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK), dan menilai kesesuaiannya dengan Negara Hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Indonesia bersifat dinamis dan sui generis: tidak sekuler secara ketat dan tidak pula teokratis. Penafsiran MK dapat dipetakan ke dalam tiga pola, yaitu akomodatif selektif, kritis konstitutif, dan restoratif; ketiganya secara keseluruhan mencerminkan model induk integratif selektif. Temuan ini mendasari usulan konsep “Negara Hukum Pancasila dalam dimensi transendental konstitusional”, yang menempatkan Ketuhanan dan Keadilan Sosial sebagai prinsip penuntun aktif dalam penafsiran konstitusi.</dc:description><dc:date>2026-09-28</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.31078/jk2335</dc:identifier><dc:identifier>10.31078/jk2335</dc:identifier><dc:source>Jurnal Konstitusi; Vol 23 No 3 (2026); 633-660</dc:source><dc:source>1829-7706</dc:source><dc:source>2548-1657</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/3905/760</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>