Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Membatasi Mobilitas Masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo: Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021

PAMARENDA : Public Administration and Government Journal · Vol. 1 No. 2 (2021) · hlm. 221–229

DOI
10.52423/pamarenda.v1i2.21298
ISSN
2798-3838
Terbit
2021-11-06
Penerbit
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Probolinggo khususnya di daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapakan di Kota Probolinggo. Jika dilihat dari segi lingkungan masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berjalan dengan efektif yaitu faktor hukum khususnya dalam pemberian sanksi, faktor masyarakat yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan PPKM Darurat juga belum berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh terhadap kebijakan yang diterapkan. Kata kunci: Covid-19, Kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 4 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Panca Marga
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mahfudz Jailani AminullohUniversitas Panca Marga1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/oai, pertama di-harvest 30 Okt 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Membatasi Mobilitas Masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo: Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021</dc:title>
	<dc:creator>Aisyah, Riza</dc:creator>
	<dc:creator>Marwiyah, Sitti</dc:creator>
	<dc:creator>Nurrahmana, Alda</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Probolinggo khususnya di daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapakan di Kota Probolinggo. Jika dilihat dari segi lingkungan masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berjalan dengan efektif yaitu faktor hukum khususnya dalam pemberian sanksi, faktor masyarakat yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan PPKM Darurat juga belum berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh terhadap kebijakan yang diterapkan. Kata kunci : Covid-19, Kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2021-11-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/article/view/21298</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.52423/pamarenda.v1i2.21298</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">PAMARENDA : Public Administration and Government Journal; Vol 1, No 2 (2021): Edisi November; 221-229</dc:source>
	<dc:source>2798-3838</dc:source>
	<dc:source>10.52423/pamarenda.v1i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/article/view/21298/pdf</dc:relation>
	<dc:relation>https://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/article/downloadSuppFile/21298/3557</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Riza Aisyah,Siti Marwiyah, Alda Nurrahmana</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>