Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DIINDONESIA

Yustisia Jurnal Hukum · Vol. 95 (2016)

DOI
10.20961/yustisia.v95i0.2826
ISSN
0852-0941, 2549-0907
Terbit
2016-08-01
Penerbit
Sebelas Maret University
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstrak

Abstract Since Indonesia’s Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law (hereinafter referred to as the Criminal Code) applied, criminal law reformed to continue till now, both the modernity of the criminal law material, formally criminal law, and criminal law enforcement. The third part of the criminal law is part of the criminal law integratted to criminal law reform which must be involved to all three parts so they can be implemented. To achieve the objective of sentencing, Bill Criminal Code of 2012 also formulated a modernity of criminal code. types consist of three types. First, the principal of the criminal consisting of imprisonment, criminal surveillance,criminal fines,and criminal social work. Second the criminal subject of a special nature, namely the death penalty. Third, the additional penalty which consists of the removal of certain rights, deprivation of certain goods and / or bill, the judge’s verdict, payment of compensation,and the fulfillment of obligations of local customs or obligations under the laws of living in society. A appropriate theory and the theory improvement prevention of criminal penalties is an approach based on instrumental perspective. The punishment had been seen as an instrument to achieve certain objectives that lies beyond the punishment itself, namely the improvement of the perpetrator or the people protection. The nature and modalities of punishment must be tailored to the objectives which would be achieved. Thus, the imposition of punishment has no meaning in itself, but deriving their value from something else, namely from those objectives. The implication is that if the penalty is only seen as a means, basically can be replaced by other means which may be more efficient Keywords: criminal code, concept, Pancasila Abstrak Sejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku, pembaharuan hukum pidana terus berlangsung hingga saat ini, baik pembaharuan terhadap hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bagian hukum pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang terintegral sehingga pembaharuan hukum pidana harus melibatkan ketiga bagian tersebut agar dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan, RUU KUHP Tahun 2012 juga merumuskan pembaharuan jenis pidana. Pembaharuan tersebut terdiri atas tiga jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kedua, pidana pokok yang bersifat khusus, yaitu pidana mati. Ketiga, pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan teori perbaikan dan teori prevensi tentang hukuman pidana adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalistik. Hukuman dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. Sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau dicapai. Jadi, Penjatuhan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, tetapi memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. Implikasinya adalah jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Teori hukuman instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman. Keyword: Hukum Pidana, Konsep, Pancasila

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

15 penulis · 46 tautan kepenulisan bersama · 19 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Prima Indonesia
  • Universitas Adiwangsa Jambi
  • Universitas Jambi
  • National University of Malaysia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Elvira Fitriyani PakpahanUniversitas Prima Indonesia4
Heriyanti HeriyantiUniversitas Jambi3
Azharuddin AzharuddinUniversitas Prima Indonesia2
Said RizalUniversitas Adiwangsa Jambi2
Emir Syarif Fatahillah PakpahanUniversitas Prima Indonesia2
Alendra AlendraUniversitas Adiwangsa Jambi1
Said RizalUniversitas Adiwangsa Jambi1
Roswita SitompulUniversitas Prima Indonesia1
Nurul Hidayat Ab RahmanNational University of Malaysia1
Niko Demus SimarmataUniversitas Prima Indonesia1
Heriyanti HeriyantiUniversitas Prima Indonesia1
Universitas Prima IndonesiaAfiliasi tidak diketahui1
Willy TanjayaUniversitas Prima Indonesia1
Universitas Adiwangsa JambiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210180993, pertama di-harvest 20 Nov 2026, terakhir terlihat 20 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="en">PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DIINDONESIA</dc:title><dc:creator>Tommy Leonard</dc:creator><dc:subject>criminal sanctions</dc:subject><dc:subject>Pancasila</dc:subject><dc:subject>criminal law reform</dc:subject><dc:subject>Indonesian Criminal Code</dc:subject><dc:subject>supplementary punishment</dc:subject><dc:subject>death penalty</dc:subject><dc:subject>crime prevention</dc:subject><dc:subject>criminal law enforcement</dc:subject><dc:subject>Indonesian criminal law</dc:subject><dc:subject>victim compensation</dc:subject><dc:subject>incarceration</dc:subject><dc:description xml:lang="en">Abstract Since Indonesia’s Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law (hereinafter referred to as the Criminal Code) applied, criminal law reformed to continue till now, both the modernity of the criminal law material, formally criminal law, and criminal law enforcement. The third part of the criminal law is part of the criminal law integratted to criminal law reform which must be involved to all three parts so they can be implemented. To achieve the objective of sentencing, Bill Criminal Code of 2012 also formulated a modernity of criminal code. types consist of three types. First, the principal of the criminal consisting of imprisonment, criminal surveillance,criminal fines,and criminal social work. Second the criminal subject of a special nature, namely the death penalty. Third, the additional penalty which consists of the removal of certain rights, deprivation of certain goods and / or bill, the judge’s verdict, payment of compensation,and the fulfillment of obligations of local customs or obligations under the laws of living in society. A appropriate theory and the theory improvement prevention of criminal penalties is an approach based on instrumental perspective. The punishment had been seen as an instrument to achieve certain objectives that lies beyond the punishment itself, namely the improvement of the perpetrator or the people protection. The nature and modalities of punishment must be tailored to the objectives which would be achieved. Thus, the imposition of punishment has no meaning in itself, but deriving their value from something else, namely from those objectives. The implication is that if the penalty is only seen as a means, basically can be replaced by other means which may be more efficient Keywords: criminal code, concept, Pancasila Abstrak Sejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku, pembaharuan hukum pidana terus berlangsung hingga saat ini, baik pembaharuan terhadap hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bagian hukum pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang terintegral sehingga pembaharuan hukum pidana harus melibatkan ketiga bagian tersebut agar dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan, RUU KUHP Tahun 2012 juga merumuskan pembaharuan jenis pidana. Pembaharuan tersebut terdiri atas tiga jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kedua, pidana pokok yang bersifat khusus, yaitu pidana mati. Ketiga, pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan teori perbaikan dan teori prevensi tentang hukuman pidana adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalistik. Hukuman dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. Sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau dicapai. Jadi, Penjatuhan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, tetapi memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. Implikasinya adalah jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Teori hukuman instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman. Keyword: Hukum Pidana, Konsep, Pancasila</dc:description><dc:publisher>Sebelas Maret University</dc:publisher><dc:date>2016-08-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:identifier>https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2826</dc:identifier><dc:identifier>10.20961/yustisia.v95i0.2826</dc:identifier><dc:source>Yustisia Jurnal Hukum; Vol 95 (2016)</dc:source><dc:source>0852-0941</dc:source><dc:source>2549-0907</dc:source><dc:language>en</dc:language><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>