Open access
Jurnal
Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat
Halu Oleo Legal Research · Vol. 3 No. 3 (2022) · pp. 267–280
ISSN 2657-0017
Published 2022-01-06
Publisher Halu Oleo University
Language eng
Abstract
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio decidendi majelis pengawas notaris atas sanksi administrasi pemberhentian notaris tidak hormat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Penelitian menjawab masalah yakni Notaris sebagai seorang pejabat umum, diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. UUJN sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi notaris. Salah satu larangan bagi notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
Collaboration network of the authors
17 authors ·
34 co-authorship links
· 2 across different organisations
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
Universitas Halu Oleo Universitas Negeri Padang Affiliation unknown
Different organisations
Same organisation
Affiliation unknown
Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.
Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/oai,
first harvested 30 Okt 2026,
last seen 1 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat</dc:title>
<dc:creator>Yahya, Amri</dc:creator>
<dc:creator>Dewa, Muhammad Jufri</dc:creator>
<dc:creator>Sinapoy, Muhammad Sabaruddin</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Rasio; Majelis; Tidak Hormat</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio decidendi majelis pengawas notaris atas sanksi administrasi pemberhentian notaris tidak hormat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Penelitian menjawab masalah yakni Notaris sebagai seorang pejabat umum, diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. UUJN sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi notaris. Salah satu larangan bagi notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Halu Oleo University</dc:publisher>
<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
<dc:date>2022-01-06</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/23005</dc:identifier>
<dc:identifier>10.33772/holresch.v3i3.23005</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Halu Oleo Legal Research; Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3; 267-280</dc:source>
<dc:source>2657-0017</dc:source>
<dc:source>10.33772/holresch.v3i3</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/23005/13789</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 Halu Oleo Legal Research</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Citations and indexing
OpenAlex
Indexed
via DOI
0 citations
Crossref
Indexed
via DOI
0 citations
Counts as reported by each index on 31 Okt 2026; indexes count citations differently.
OpenAlex also lists this work in: crossref.
Cite this article
APA 7
Yahya, A., Dewa, M. J., & Sinapoy, M. S. (2022). Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat. Halu Oleo Legal Research, 3(3), 267–280. https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23005
Copy
IEEE
A. Yahya, M. J. Dewa, and M. S. Sinapoy, “Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat,” Halu Oleo Legal Research, vol. 3, no. 3, pp. 267–280, 2022, doi: 10.33772/holresch.v3i3.23005.
Copy
Generated from the journal's metadata; check author names before use.