Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA

LAW REFORM · Vol. 15 No. 1 (2019) · hlm. 149–149

DOI
10.14710/lr.v15i1.23360
ISSN
1858-4810, 2580-8508
Terbit
2019-05-27
Penerbit
Diponegoro University
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

18 penulis · 35 tautan kepenulisan bersama · 14 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Diponegoro University
  • Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Ez-Zitouna University
  • Utrecht University
  • Ministry of Finance
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Iqbal KamalludinUniversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan1
Achmad Jauhari UmarEz-Zitouna University1
Bunga Desyana PratamiUniversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan1
Rizqiyani Syifa WidiastutiUniversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan1
Delasari Krisda PutriUtrecht University1
Nabitatus Sa’adahDiponegoro University1
Kadek Cahya Susila WibawaDiponegoro University1
Lery Kristofer Panjaitan Susila WibawaDiponegoro University1
Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta Susila WibawaDiponegoro University1
PujiyonoDiponegoro University1
Rizky Ika PratiwiDiponegoro University1
Dani Amran HakimDiponegoro University1
Rizky Dian BaretaMinistry of Finance1
Kartika Widya UtamaDiponegoro University1
Prima Satya IriantoDiponegoro University1
Aprilianita Khusnul A’inDiponegoro University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210188570, pertama di-harvest 20 Nov 2026, terakhir terlihat 20 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA</dc:title><dc:creator>Adissya Mega Christia</dc:creator><dc:creator>Budi Ispriyarso</dc:creator><dc:subject>fiscal decentralization</dc:subject><dc:subject>regional autonomy</dc:subject><dc:subject>regional public finance</dc:subject><dc:subject>regional legislation</dc:subject><dc:subject>Law No. 23 of 2014 on Regional Government</dc:subject><dc:subject>fiscal autonomy</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.</dc:description><dc:publisher>Diponegoro University</dc:publisher><dc:date>2019-05-27</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360</dc:identifier><dc:identifier>10.14710/lr.v15i1.23360</dc:identifier><dc:source>LAW REFORM; Vol 15 No 1 (2019); 149-149</dc:source><dc:source>1858-4810</dc:source><dc:source>2580-8508</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/23360/pdf</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>