Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan · Vol. 15 No. 02 (2018) · hlm. 229–240

DOI
10.30631/alrisalah.v15i02.363
ISSN
1412-436X, 2540-9522
Terbit
2018-12-01
Penerbit
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/ atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi/hukum kegiatan tersebut adalah haram.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  • Universitas Batanghari
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Ghina Nabilah EffendiUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1
Retno Kusuma WardaniUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192594, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam</dc:title><dc:creator>Ruslan Abdul Gani</dc:creator><dc:subject>pornography</dc:subject><dc:subject>Islamic law</dc:subject><dc:subject>criminal sanctions</dc:subject><dc:subject>Law No. 44 of 2008 on Pornography</dc:subject><dc:subject>haram</dc:subject><dc:subject>sexual desire</dc:subject><dc:subject>criminalization of pornography</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/ atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi/hukum kegiatan tersebut adalah haram.</dc:description><dc:publisher>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</dc:publisher><dc:date>2018-12-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:identifier>http://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.363</dc:identifier><dc:identifier>10.30631/alrisalah.v15i02.363</dc:identifier><dc:source>Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan; Vol 15 No 02 (2018); 229-240</dc:source><dc:source>1412-436X</dc:source><dc:source>2540-9522</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>