Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan · Vol. 12 No. 02 (2018) · hlm. 1–25

DOI
10.30631/alrisalah.v12i02.449
ISSN
1412-436X, 2540-9522
Terbit
2018-12-01
Penerbit
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dari sekian banyak pembatalan tersebut, ternyata Perda dibatalkan melalui Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perda hanya bisa dibatalkan oleh hukum yang sama atau di atasnya, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 4 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  • University of Malaya
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Illy YantiUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1
Rahimin Affandi Abdul RahimUniversity of Malaya1
D.I. Ansusa PutraUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192594, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah</dc:title><dc:creator>Sayuti Sayuti</dc:creator><dc:subject>regional regulation</dc:subject><dc:subject>legal hierarchy</dc:subject><dc:subject>regional government authority</dc:subject><dc:subject>central-local government relations</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dari sekian banyak pembatalan tersebut, ternyata Perda dibatalkan melalui Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perda hanya bisa dibatalkan oleh hukum yang sama atau di atasnya, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.</dc:description><dc:publisher>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</dc:publisher><dc:date>2018-12-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.449</dc:identifier><dc:identifier>10.30631/alrisalah.v12i02.449</dc:identifier><dc:source>Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan; Vol 12 No 02 (2018); 1-25</dc:source><dc:source>1412-436X</dc:source><dc:source>2540-9522</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/449/248</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>