Akses terbuka
Jurnal
SINTA 1
Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan · Vol. 12 No. 02 (2018) · hlm. 1–25
ISSN 1412-436X, 2540-9522
Terbit 2018-12-01
Penerbit Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Bahasa id
Abstrak
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dari sekian banyak pembatalan tersebut, ternyata Perda dibatalkan melalui Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perda hanya bisa dibatalkan oleh hukum yang sama atau di atasnya, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Jaringan kolaborasi para penulis
4 penulis ·
4 tautan kepenulisan bersama
· 2 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi University of Malaya
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192594, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah</dc:title><dc:creator>Sayuti Sayuti</dc:creator><dc:subject>regional regulation</dc:subject><dc:subject>legal hierarchy</dc:subject><dc:subject>regional government authority</dc:subject><dc:subject>central-local government relations</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dari sekian banyak pembatalan tersebut, ternyata Perda dibatalkan melalui Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perda hanya bisa dibatalkan oleh hukum yang sama atau di atasnya, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.</dc:description><dc:publisher>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</dc:publisher><dc:date>2018-12-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.449</dc:identifier><dc:identifier>10.30631/alrisalah.v12i02.449</dc:identifier><dc:source>Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan; Vol 12 No 02 (2018); 1-25</dc:source><dc:source>1412-436X</dc:source><dc:source>2540-9522</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/449/248</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat ID karya OpenAlex (record dari sumber OpenAlex)
0 sitasi
Crossref
Belum diperiksa
Jumlah menurut tiap indeks pada 21 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Sayuti, S. (2018). Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 12(02), 1–25. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.449
Salin
IEEE
S. Sayuti, “Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah,” Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, vol. 12, no. 02, pp. 1–25, 2018, doi: 10.30631/alrisalah.v12i02.449.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.