Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Peranan Mahkamah Syariah Dalam Melindugi Hak-Hak Umat Islam (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Mahkamah Syariah di Indonesia dan Malaysia)

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan · Vol. 12 No. 01 (2018) · hlm. 1–23

DOI
10.30631/alrisalah.v12i01.435
ISSN
1412-436X, 2540-9522
Terbit
2018-12-01
Penerbit
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Tulisan ini membandingkan peran sosial pengadilan syariah di Indonesia dan Malaysia. Ia menjawab perhatian khusus mengenai sejauh mana peran pengadilan syariah pada kedua negara tersebut untuk melindungi hak-hak keagamaan umat Islam tentang konsumsi makanan halal. Melalui analisis komparatif, dapat dipahami bahwa kewenangan berada di tangan pengadilan agama Indonesia dan Malaysia masih perpanjangan otoritas pemerintah dan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, ada perbedaan antara keduanya, di mana pengadilan agama di Malaysia tidak memiliki wewenang dalam hal perbankan syariah dan asuransi syariah, sementara Pengadilan Agama Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Namun demikian, kedua pengadilan agama telah berusaha untuk menjamin perlindungan hak-hak umat Islam, sehingga mereka selalu mendapatkan keadilan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Malaya
  • Universitas Saburai
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
RJ Agung Kusuma ArcaropebokaUniversitas Saburai1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192594, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Peranan Mahkamah Syariah Dalam Melindugi Hak-Hak Umat Islam (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Mahkamah Syariah di Indonesia dan Malaysia)</dc:title><dc:creator>Afriadi Bin Sanusi</dc:creator><dc:subject>Islamic courts</dc:subject><dc:subject>halal food</dc:subject><dc:subject>religious freedom</dc:subject><dc:subject>comparative law</dc:subject><dc:subject>Indonesia</dc:subject><dc:subject>Malaysia</dc:subject><dc:subject>Islamic banking</dc:subject><dc:subject>sharia insurance</dc:subject><dc:subject>judicial power</dc:subject><dc:subject>state authority</dc:subject><dc:subject>religious justice</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Tulisan ini membandingkan peran sosial pengadilan syariah di Indonesia dan Malaysia. Ia menjawab perhatian khusus mengenai sejauh mana peran pengadilan syariah pada kedua negara tersebut untuk melindungi hak-hak keagamaan umat Islam tentang konsumsi makanan halal. Melalui analisis komparatif, dapat dipahami bahwa kewenangan berada di tangan pengadilan agama Indonesia dan Malaysia masih perpanjangan otoritas pemerintah dan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, ada perbedaan antara keduanya, di mana pengadilan agama di Malaysia tidak memiliki wewenang dalam hal perbankan syariah dan asuransi syariah, sementara Pengadilan Agama Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Namun demikian, kedua pengadilan agama telah berusaha untuk menjamin perlindungan hak-hak umat Islam, sehingga mereka selalu mendapatkan keadilan sesuai dengan keyakinan agama mereka.</dc:description><dc:publisher>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</dc:publisher><dc:date>2018-12-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.435</dc:identifier><dc:identifier>10.30631/alrisalah.v12i01.435</dc:identifier><dc:source>Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan; Vol 12 No 01 (2018); 1-23</dc:source><dc:source>1412-436X</dc:source><dc:source>2540-9522</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/435/236</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>