Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi

Journal of Governance and Public Policy · Vol. 4 No. 2 (2017) · hlm. 294–326

DOI
10.18196/jgpp.4279
ISSN
2355-8695, 2549-7669
Terbit
2017-01-01
Penerbit
Muhammadiyah University of Yogyakarta
Bahasa
ms
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Abstrak

Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (legislasi), semakin menemukan “ruang politik” yang luas paska berlakunya Undang-Undang otonomi khusus untuk Aceh.Tetapi, sudah 10 tahun UU N0.11/2006 berjalan, DPRA dianggap masih lalai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.Dengan demikian, kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasi dipertanyakan dalam penelitian ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Pengambilan sampel dilakukan secara purposive terhadap responden dengan mempertimbangkan relevansi posisi mereka dengan data yang diperlukan dan ketersediaan waktu mereka.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasinya dalam rentang waktu dari tahun 2007-2016 masih belum optimal. Hal ini dilihat dari segi produktivitas DPRA yang selalu gagal mencapai target legislasi. Cycle time Qanun Aceh secara rata-rata masih cukup lama dengan kualitas yang masih kurang.Tidak pernah tepat waktu dalam menetapkan program legislasi Aceh.DPRA juga belum bisa memaksimalkan sumberdaya dan anggaran yang telah disediakan negara untuk menunjang pelaksanaan fungsi mereka.Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA adalah kurangnya kapasitas teknis kelembagaan DPRA.Kurangnya idependensi lembaga DPRA dan anggotanya.Kewenangan formal DPRA yang semakin besar tetapi tidak didukung dengan kemauan anggotanya untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan maksimal.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

27 penulis · 62 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Muhammadiyah University of Yogyakarta
  • Universitas Teuku Umar
  • Universitas Syiah Kuala
  • Erciyes University
  • Jenderal Soedirman University
  • Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh
  • University of Palangka Raya
  • Organisasi lain
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Vellayati HajadUniversitas Teuku Umar4
Ikhsan IkhsanUniversitas Teuku Umar2
Ikhsan IkhsanUniversitas Teuku Umar2
Nodi MarefandaUniversitas Teuku Umar2
Saddam RassanjaniUniversitas Syiah Kuala2
Mukhrijal MukhrijalUniversitas Syiah Kuala2
Afrijal AfrijalUniversitas Syiah Kuala2
Zuhrizal FadhlyUniversitas Teuku Umar1
Deni SetiawanUniversitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh1
Sri Wahyu HandayaniJenderal Soedirman University1
Bismar Harris SatriawanUniversity of Palangka Raya1
Sri Wahyu HandayaniUniversitas Teuku Umar1
Fadhil IlhamsyahUniversitas Teuku Umar1
Tri Hastuti Nur RochimahMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Arrisi Jorgi SutanMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Danang KurniawanMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Tawakkal BaharuddinMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Cut Asmaul HusnaUniversitas Teuku Umar1
Sidik FirmadiMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Iqbal Aidar IdrusMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Sadar BahtiarMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Akmal SaputraUniversitas Teuku Umar1
Syed Agung AfandiUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Muhammad Shaban RafiMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Agus PriyantoMuhammadiyah University of Yogyakarta1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210175236, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="ms">Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi</dc:title><dc:creator>Herizal Herizal</dc:creator><dc:creator>Titin Purwaningsih</dc:creator><dc:subject>legislative function</dc:subject><dc:subject>qanun</dc:subject><dc:subject>legislative productivity</dc:subject><dc:subject>institutional capacity</dc:subject><dc:subject>Aceh</dc:subject><dc:description xml:lang="ms">Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (legislasi), semakin menemukan “ruang politik” yang luas paska berlakunya Undang-Undang otonomi khusus untuk Aceh.Tetapi, sudah 10 tahun UU N0.11/2006 berjalan, DPRA dianggap masih lalai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.Dengan demikian, kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasi dipertanyakan dalam penelitian ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Pengambilan sampel dilakukan secara purposive terhadap responden dengan mempertimbangkan relevansi posisi mereka dengan data yang diperlukan dan ketersediaan waktu mereka.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasinya dalam rentang waktu dari tahun 2007-2016 masih belum optimal. Hal ini dilihat dari segi produktivitas DPRA yang selalu gagal mencapai target legislasi. Cycle time Qanun Aceh secara rata-rata masih cukup lama dengan kualitas yang masih kurang.Tidak pernah tepat waktu dalam menetapkan program legislasi Aceh.DPRA juga belum bisa memaksimalkan sumberdaya dan anggaran yang telah disediakan negara untuk menunjang pelaksanaan fungsi mereka.Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA adalah kurangnya kapasitas teknis kelembagaan DPRA.Kurangnya idependensi lembaga DPRA dan anggotanya.Kewenangan formal DPRA yang semakin besar tetapi tidak didukung dengan kemauan anggotanya untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan maksimal.</dc:description><dc:publisher>Muhammadiyah University of Yogyakarta</dc:publisher><dc:date>2017-01-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.18196/jgpp.4279</dc:identifier><dc:identifier>10.18196/jgpp.4279</dc:identifier><dc:source>Journal of Governance and Public Policy; Vol 4 No 2 (2017); 294-326</dc:source><dc:source>2355-8695</dc:source><dc:source>2549-7669</dc:source><dc:language>ms</dc:language><dc:relation>http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/download/2992/2801</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>