Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Khazanah Hukum · Vol. 2 No. 1 (2020) · hlm. 24–31

DOI
10.15575/kh.v2i1.7681
ISSN
2715-9698
Terbit
2020-04-30
Penerbit
Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian hanya 380 putusan perkara incrahct pidana Pemilu. Metode penelitian menggunakan metode penalaran deduktif. Selanjutnya, data penelitian ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni antara norma-norma hukum yang ditentukan sebagai bahan utama maupun pelengkap. Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparsial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas..

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210196043, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu</dc:title><dc:creator>Diyar Ginanjar Andiraharja</dc:creator><dc:subject>electoral law</dc:subject><dc:subject>political law</dc:subject><dc:subject>election crimes</dc:subject><dc:subject>electoral law reform</dc:subject><dc:subject>impartiality</dc:subject><dc:subject>judicial independence</dc:subject><dc:subject>law enforcement</dc:subject><dc:subject>Indonesia</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian hanya 380 putusan perkara incrahct pidana Pemilu. Metode penelitian menggunakan metode penalaran deduktif. Selanjutnya, data penelitian ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni antara norma-norma hukum yang ditentukan sebagai bahan utama maupun pelengkap. Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparsial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas..</dc:description><dc:publisher>Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung</dc:publisher><dc:date>2020-04-30</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681</dc:identifier><dc:identifier>10.15575/kh.v2i1.7681</dc:identifier><dc:source>Khazanah Hukum; Vol 2 No 1 (2020); 24-31</dc:source><dc:source>2715-9698</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/download/7681/4029</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>