Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Khazanah Hukum · Vol. 2 No. 2 (2020) · hlm. 73–81

DOI
10.15575/kh.v2i2.8504
ISSN
2715-9698
Terbit
2020-08-19
Penerbit
Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah desentralisasi asimetris. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan majalah yang berkaitan dengan tema. Studi ini membahas konsep desentralisasi asimetris dengan ketentuan UU pemerintah daerah secara umum, baik bersifat khusus maupun istimewa setiap daerah desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, baik tata cara pengaturannya maupun system pemerintahan yang dijalankannya. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210196043, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia</dc:title><dc:creator>Ardika Nurfurqon</dc:creator><dc:subject>regional autonomy</dc:subject><dc:subject>asymmetric decentralization</dc:subject><dc:subject>legal politics</dc:subject><dc:subject>regional government law</dc:subject><dc:subject>Yogyakarta Special Region</dc:subject><dc:subject>Jakarta Special Capital Region</dc:subject><dc:subject>Indonesian constitutional law</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah desentralisasi asimetris. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan majalah yang berkaitan dengan tema. Studi ini membahas konsep desentralisasi asimetris dengan ketentuan UU pemerintah daerah secara umum, baik bersifat khusus maupun istimewa setiap daerah desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, baik tata cara pengaturannya maupun system pemerintahan yang dijalankannya. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</dc:description><dc:publisher>Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung</dc:publisher><dc:date>2020-08-19</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:identifier>https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504</dc:identifier><dc:identifier>10.15575/kh.v2i2.8504</dc:identifier><dc:source>Khazanah Hukum; Vol 2 No 2 (2020); 73-81</dc:source><dc:source>2715-9698</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>