Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Perjanjan Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari�ah)

Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam · Vol. 1 No. 2 (2018) · hlm. 1–1

DOI
10.30659/jua.v1i2.2456
ISSN
2597-6168, 2597-6176
Terbit
2018-05-05
Penerbit
Universitas Islam Sultan Agung
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Abstrak

Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari�ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari�ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

14 penulis · 28 tautan kepenulisan bersama · 17 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jember
  • Universitas Islam Negeri Madura
  • Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang
  • Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Indonesia Open University
  • IPB University
  • Universitas Trunodjoyo Madura
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
A’an EfendiUniversitas Jember4
Rahmadi Indra TektonaUniversitas Jember2
Eka SusylawatiUniversitas Islam Negeri Madura1
Moh. HamzahSekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang1
Nadea Nur shofia MadaniUniversitas Jember1
Dea Helmi SeptiantoUniversitas Jember1
Sudarsono SudarsonoIndonesia Open University1
Lulik Tri CahyaningrumMahkamah Agung Republik Indonesia1
Ahmad SuhaimiAfiliasi tidak diketahui1
Lucky Dafira NugrohoUniversitas Trunodjoyo Madura1
Suwardi SuwardiIPB University1
Ahmad SuhaimiAfiliasi tidak diketahui1
Auliya Safira PutriUniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210206535, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Perjanjan Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari�ah)</dc:title><dc:creator>Dyah Ochtorina Susanti</dc:creator><dc:subject>marriage contracts</dc:subject><dc:subject>maqasid al-shariah</dc:subject><dc:subject>marital property</dc:subject><dc:subject>prenuptial agreements</dc:subject><dc:subject>spousal rights and obligations</dc:subject><dc:subject>legal certainty</dc:subject><dc:subject>Islamic family law</dc:subject><dc:subject>Indonesian marriage law</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari�ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari�ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.</dc:description><dc:publisher>Universitas Islam Sultan Agung</dc:publisher><dc:date>2018-05-05</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456</dc:identifier><dc:identifier>10.30659/jua.v1i2.2456</dc:identifier><dc:source>Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol 1 No 2 (2018); 1-1</dc:source><dc:source>2597-6168</dc:source><dc:source>2597-6176</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/2456/2045</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>