Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat

Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum · Vol. 3 No. 2 (2018) · hlm. 171–171

DOI
10.22515/alahkam.v3i2.1399
ISSN
2527-8169, 2527-8150
Terbit
2018-12-27
Penerbit
IAIN Surakarta
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstrak

Marital rape menjadi kajian penting dalam isu-isu gender dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Para penggiat kesetaraan gender khususnya feminist menggambil peran dalam menyuarakan marital rape sebagai bagian kekerasan dalam rumah tangga, yang bagi pelakunya bisa dikenai pidana. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisaan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam litaratur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan petingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • UIN Raden Mas Said Surakarta
  • Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
  • Duta Wacana Christian University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Siti SyamsiyatunSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1
Jeanny DhewayaniDuta Wacana Christian University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210195253, pertama di-harvest 21 Nov 2026, terakhir terlihat 21 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat</dc:title><dc:creator>Muhammad Irfan Syaifuddin</dc:creator><dc:subject>marital rape</dc:subject><dc:subject>munakahat</dc:subject><dc:subject>Islamic family law</dc:subject><dc:subject>domestic violence</dc:subject><dc:subject>sexual violence</dc:subject><dc:subject>gender equality</dc:subject><dc:subject>feminist perspectives</dc:subject><dc:subject>Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence</dc:subject><dc:subject>criminalization of domestic violence</dc:subject><dc:subject>Islamic criminal law</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Marital rape menjadi kajian penting dalam isu-isu gender dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Para penggiat kesetaraan gender khususnya feminist menggambil peran dalam menyuarakan marital rape sebagai bagian kekerasan dalam rumah tangga, yang bagi pelakunya bisa dikenai pidana. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisaan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam litaratur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan petingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.</dc:description><dc:publisher>IAIN Surakarta</dc:publisher><dc:date>2018-12-27</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399</dc:identifier><dc:identifier>10.22515/alahkam.v3i2.1399</dc:identifier><dc:source>Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum; Vol 3 No 2 (2018); 171-171</dc:source><dc:source>2527-8169</dc:source><dc:source>2527-8150</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/download/1399/560</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>