Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun 2019

Abstract

AbstrakLatar Belakang:Kecelakaan kerja di Rumah Sakit sering terjadi sehingga tenaga kesehatan memiliki resiko untuk mengalami kecelakaan kerja. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan atas keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengelola Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung,maupun lingkungan Rumah Sakit dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit.Tujuan:Untuk menggambarkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di RSUD Bahteramas Kota Kendari.Metode:Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode Triangulasi yaitu wawancara mendalam,pengamatan dan telaah dokumenHasil:Komitmen dan kebijakan pimpinan terhadap penerapan K3 sudah ada dan tertulis, namun belum tersosialisaikan kepada seluruh elemen yang ada di rumah sakit. Perencanaan K3 di RSUD Bahteramas Kota Kendari telah dilakukan sebelum perumusan program, salah satunya dengan pengumpulan data dan penentuan prioritas. Pengorganisasiandilakukan dengan membentuk organisasi PK3RS. Penerapan K3 dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pelatihan, sosialisasi,dan penyediaan alat pelindung diri, namun masih dalam jumlah yang sangat minim. Evaluasi dan peninjauan belum terlaksana karena penerapan K3 di RSUD Bahteramas Kota Kendari tahun 2019 dengan struktur kepengurusan baru, baru berjalan sekitar 3 bulan.Kesimpulan:Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di RSUD Bahteramas Kota Kendari belum berjalan dengan optimal hal ini disebabkan karena struktur kepengurusan masih baru masih banyak hal-hal yang masihdibenahi seperti ruang khusus pengurus K3 yang masih menumpang, sosialisasi yang masih belum menyeluruh,peralatan yang masih kurang lengkap, pengurus K3 yang masih belum memenuhi kriteria yaitu belum memiliki pedidikan khusus K3 serta belum seluruh program terlaksana, misalnya evaluasi dan peninjauan berkelanjutan belum terlaksana.