Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI: “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”

REZ PUBLICA : Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional · Vol. 4 No. 1 (2018)

DOI
10.33772/rzp.v4i1.3750
ISSN
2460-058X
Terbit
2018-03-19
Penerbit
Laboratorium Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo
Bahasa
en

Abstrak

PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI: “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahandi Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” La Ode Muhammad Elwan*Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesia ABSTRAKPresiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dan kedaulatan mutlak karena jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia presiden merupakan pemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan presiden, setelah dilakukan amandemen 4 (empat) kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengalami pergeseran fungsi dan peran sebagai akibat besarnya arus kepentingan politik, sehingga nampak hampir seluruhnya kekuasaan presiden pada kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagian besar tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum materiil dan formal yuridis di negara kita sekalipun sebenarnya subtansi kewenangan legislasi presiden bila berdasarkan sistem pemerintahan presidensial tidak dimiliki. Fakta ini kemudian, presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif harus mampu menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara karena seluruh produk undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif (DPR) sepenuhnya bermuara pada perwujudan amanah UU kedalam bentuk program-program pembangunan dan secara hukum amanah tersebut dilaksanakan oleh Presiden bersama kabinet dan lembaga/badan negara lainya (eksekutif). Normalnya, proses pembangunan itu harus didesign dari Hilir ke Muara. Harapannya, antara lembaga legislatif dan eksekutif bersama yudikatif berjalan seirama dan saling memberi dukungan positif yang secara kongkrit ada keseimbangan kewenangan dan saling mengawasi (prinsip check and ballances) dalam menerjamahkan sebuah amanah konstitusi terkait kewenangan legislasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal, dan peraturan perundang-undangan (naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti dan merupakan metodologi penulisan ini, sehingga penulis tertarik dan membuat judul “Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumen konstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi inconsistent pada Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksektuif dan yudikatif) untuk mengembalikan hak konstitusonal DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan ada amandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI (penjelmahan DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu), menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karena Presiden sebagai Kepala Negara Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggi dibawah UUD NRI Tahun 1945 (subtansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikan hak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkan prinsisp check and ballances antar lembaga negara.Kata Kunci: Hak Veto Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, UUD NRI Tahun 1945

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/oai, pertama di-harvest 31 Okt 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI:   “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan  di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”</dc:title>
	<dc:creator>La Ode Muh. Elwan, la ode</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Public Administration</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">public Policy</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI:  “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahandi Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” La Ode Muhammad Elwan*Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesia ABSTRAKPresiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dan kedaulatan mutlak karena jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia presiden merupakan pemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan presiden, setelah dilakukan amandemen 4 (empat) kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengalami pergeseran fungsi dan peran sebagai akibat besarnya arus kepentingan politik, sehingga nampak hampir seluruhnya kekuasaan presiden pada kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagian besar tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum materiil dan formal yuridis di negara kita sekalipun sebenarnya subtansi kewenangan legislasi presiden bila berdasarkan sistem pemerintahan presidensial tidak dimiliki.  Fakta ini kemudian, presiden sebagai  pemegang mandat kekuasaan eksekutif harus mampu menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara karena seluruh produk undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif (DPR) sepenuhnya bermuara pada perwujudan amanah UU kedalam bentuk program-program pembangunan dan secara hukum amanah tersebut dilaksanakan oleh Presiden bersama kabinet dan lembaga/badan negara lainya (eksekutif). Normalnya, proses pembangunan itu harus didesign dari Hilir ke Muara. Harapannya, antara lembaga legislatif dan eksekutif bersama yudikatif berjalan seirama dan saling memberi dukungan positif yang secara kongkrit ada keseimbangan kewenangan dan saling mengawasi (prinsip check and ballances) dalam menerjamahkan sebuah amanah konstitusi terkait kewenangan legislasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal, dan peraturan perundang-undangan (naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti dan merupakan metodologi penulisan ini, sehingga penulis tertarik dan membuat judul “Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumen konstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi inconsistent pada Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksektuif dan yudikatif) untuk mengembalikan hak konstitusonal DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan ada amandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI (penjelmahan DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu), menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karena Presiden sebagai Kepala Negara Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggi dibawah UUD NRI Tahun 1945 (subtansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikan hak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkan prinsisp check and ballances antar lembaga negara.Kata Kunci: Hak Veto Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, UUD NRI Tahun         1945</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Laboratorium Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2018-03-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Literary Analysis</dc:type>
	<dc:identifier>https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/view/001</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.33772/rzp.v4i1.3750</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">REZ PUBLICA : Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan &amp; Hubungan Internasional; Vol 4, No 1 (2018): March -  May; 1</dc:source>
	<dc:source>2460-058X</dc:source>
	<dc:source>10.33772/rzp.v4i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 ISSN: 2460-058X REZ PUBLICA Jurnal Administrasi Publik</dc:rights>
</oai_dc:dc>