Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan politik keluarga harapan di Ngalukoja-Ende. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumen, hasil penelitian dianalis secara deskriptif. Bahwa kebijakan pemerintah melakukan bantuan kepada keluarga miskin di desa Ngalukoja sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: tahun 2018, namun dalam implementasinya belum menemui sasaran karena data-data yang disampaikan tidak akurat tentang keluarga miskin. Di samping itu ada keluarga yang mendapat dobel artinya di program bantuan pemerintah yang lainnnya juga tetap mendapat bantuan, padahal yang bersangkutan sudah menerima bantuan program keluarga harahapan. Bahwa kemiskinan timbul disebabkan banyak faktor selain faktor sumber daya alam, namun penyebab kemiskinan yang tersebesar adalah rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya semangat kerja, budaya kerja dan etos kerja masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yanga ada. Kebijakan pemerintah dalam Program keluarga harapan yang diberikan kepada masyarakat menimbulkan ketergantungan masyaakat terhadap bntuan pemerintah, masyarakat miskin menciptakan malas kerja karena tanpa kerja sudah mendapat banguan pemerintah setiap 3 sampai enam bulan baik berupa dana bantuan PKH maupun beras miskin yang jumlah rata-rata setiap kepala keluarga 45 Kg tiga bulan. Demikian pula dengan settiap keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan bantuan sesuai kriteria dan aturan tertentu dalam periode bulan tertentu yang tiga bulan dan enam bulan sekali.