Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen)
Papua Law Journal · Vol. UME (2018) · hlm. 237–252
ISSN 2540-9166, 2540-7716
Terbit 2018-10-25
Penerbit Faculty of Law Cenderawasih University
Bahasa eng
Abstrak
Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum (LKBH) mempunyai peran yang penting dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena ketiga dharma tersebut, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian dan dharma pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LKBH yang ada pada Fakultas Hukum. Objek tulisan ini terkait dengan kedudukan laboratorium klinik dan bantuan hukum dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan, kedudukan LKBH perguruan tinggi nyaris hilang, karena dalam Pasal 31 ada larangan dan sanksi pemidanaan bagi orang yang menjalankan bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-olah advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda lima puluh juta rupiah, namun sejak dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 31, kedudukan LKBH perguruan tinggi semakin jelas yaitu diperkenankan memberikan bantuan hukum. Kedudukan LKBH perguruan tinggi semakin rinci diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut, LKBH perguruan tinggi dikelompokkan sebagai organisasi atau lembaga pemberi bantuan hukum.
Jaringan kolaborasi para penulis
Belum ada rekan penulis di Melola.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen)</dc:title>
<dc:creator>Susilo, Ispurwandoko</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Pendidikan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Penelitian</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Bantuan Hukum</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Pengabdian Kepada Masyarakat</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum (LKBH) mempunyai peran yang penting dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena ketiga dharma tersebut, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian dan dharma pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LKBH yang ada pada Fakultas Hukum. Objek tulisan ini terkait dengan kedudukan laboratorium klinik dan bantuan hukum dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan, kedudukan LKBH perguruan tinggi nyaris hilang, karena dalam Pasal 31 ada larangan dan sanksi pemidanaan bagi orang yang menjalankan bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-olah advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda lima puluh juta rupiah, namun sejak dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 31, kedudukan LKBH perguruan tinggi semakin jelas yaitu diperkenankan memberikan bantuan hukum. Kedudukan LKBH perguruan tinggi semakin rinci diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut, LKBH perguruan tinggi dikelompokkan sebagai organisasi atau lembaga pemberi bantuan hukum.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
<dc:date>2018-10-25</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/590</dc:identifier>
<dc:identifier>10.31957/plj.v1i2.590</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 1 ISSUE 2, 2017; 237-252</dc:source>
<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 1 ISSUE 2, 2017; 237-252</dc:source>
<dc:source>2540-9166</dc:source>
<dc:source>2540-7716</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/590/525</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 PAPUA LAW JOURNAL</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 8 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Susilo, I. (2018). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). Papua Law Journal, UME, 237–252. https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.590
Salin
IEEE
I. Susilo, “Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen),” Papua Law Journal, vol. UME, pp. 237–252, 2018, doi: 10.31957/plj.v1i2.590.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.