Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Papua Law Journal · Vol. UME (2021) · hlm. 11–19

DOI
10.31957/plj.v5i2.1735
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Terbit
2021-08-04
Penerbit
Faculty of Law Cenderawasih University
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia dan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian adalah penelitian perpaduan atau penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yang memfokuskan pada Pengadilan Negeri Manokwari. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan “access to law and justice” bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu</dc:title>
	<dc:creator>Karauwan, Donny Eddy Sam</dc:creator>
	<dc:creator>Sakmaf, Marius Suprianto</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Bantuan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Konstitusional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Prodeo</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Paralegal</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia dan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian adalah penelitian perpaduan atau penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yang memfokuskan pada Pengadilan Negeri Manokwari. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan “access to law and justice” bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2021-08-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1735</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v5i2.1735</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 11-19</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 11-19</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1735/1354</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>