Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Penggunaan Surat Palsu: Relasi Fakta, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Papua Law Journal · Vol. UME (2021) · hlm. 31–42

DOI
10.31957/plj.v5i2.1737
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Terbit
2021-08-04
Penerbit
Faculty of Law Cenderawasih University
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Hukum Pidana Materiil terhadap perkara Nomor: 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice).Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Penggunaan Surat Palsu: Relasi Fakta, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim</dc:title>
	<dc:creator>Karnawan, Ahmad Rais</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hakim</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Putusan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Keadilan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Surat Palsu</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Hukum Pidana Materiil terhadap perkara Nomor: 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice). </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2021-08-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1737</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v5i2.1737</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 31-42</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 31-42</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1737/1356</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>