Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Penanganan Barang Bukti Illegal Loging: Suatu Kajian Normatif dan Empiris

Papua Law Journal · Vol. UME (2022) · hlm. 102–111

DOI
10.31957/plj.v6i2.2000
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Terbit
2022-03-21
Penerbit
Faculty of Law Cenderawasih University
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana illegal loging di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolegal. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kehutanan masih menyisakan kelemahan secara yuridis-formal. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang undangan, antara lain, belum adanya penetapan kawasan hutan. Praktiknya selama ini, hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana juga berdampak pada tingkat penyidikan. Salah satunya, sarana kendaraan yang secara geografis sulit dijangkau, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, bukan khusus untuk melalui medan hutan hingga ke pedalaman. Dari aspek teknis yudisial, terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit  untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Illegal Logging menjadi tantangan penegakan hukum tindak pidana illegal logging.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Penanganan Barang Bukti Illegal Loging: Suatu Kajian Normatif dan Empiris</dc:title>
	<dc:creator>Limbong, Lukas Rosihol</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hutan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Lingkungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Penyidikan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pembalakan Liar</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana illegal loging di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolegal. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kehutanan masih menyisakan kelemahan secara yuridis-formal. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang undangan, antara lain, belum adanya penetapan kawasan hutan. Praktiknya selama ini, hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana juga berdampak pada tingkat penyidikan. Salah satunya, sarana kendaraan yang secara geografis sulit dijangkau, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, bukan khusus untuk melalui medan hutan hingga ke pedalaman. Dari aspek teknis yudisial, terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit  untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Illegal Logging menjadi tantangan penegakan hukum tindak pidana illegal logging. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2022-03-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2000</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v6i2.2000</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 6 ISSUE 2, 2022; 102-111</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 6 ISSUE 2, 2022; 102-111</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2000/1536</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>