Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Hak atas Tanah

Papua Law Journal · Vol. UME (2022) · hlm. 112–123

DOI
10.31957/plj.v6i2.2343
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Terbit
2022-03-21
Penerbit
Faculty of Law Cenderawasih University
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembayaran ganti rugi hak milik atas tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Gedung Olahraga Sudiang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertumpu pada pendekatan kasus. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasukkan tanah yang merupakan objek sengketa sebagai asset yang belum ada pembayaran ganti rugi adalah karena terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pembebasan lahan dan di atas objek sengketa telah terbit sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Tk. I Sulawesi Selatan, sehingga objek sengketa dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang Provinsi Sulawesi Selatan. Prosedur Penyelesaian pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kawasan Gedung Olah Raga Sudiang sudah berjalan dengan baik, namun bermasalah pada tahap penentuan besaran nominal ganti rugi. Hingga penelitian ini dilakukan, masih terdapat banyak pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti rugi namun tanah milik mereka saat ini tetap berada dalam penguasaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Hak atas Tanah</dc:title>
	<dc:creator>Icang, Fikasianus</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Ganti-Rugi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Milik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak atas Tanah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Sengketa Tanah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembayaran ganti rugi hak milik atas tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Gedung Olahraga Sudiang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertumpu pada pendekatan kasus. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasukkan tanah yang merupakan objek sengketa sebagai asset yang belum ada pembayaran ganti rugi adalah karena terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pembebasan lahan dan di atas objek sengketa telah terbit sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Tk. I Sulawesi Selatan, sehingga objek sengketa dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang Provinsi Sulawesi Selatan. Prosedur Penyelesaian pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kawasan Gedung Olah Raga Sudiang sudah berjalan dengan baik, namun bermasalah pada tahap penentuan besaran nominal ganti rugi. Hingga penelitian ini dilakukan, masih terdapat banyak pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti rugi namun tanah milik mereka saat ini tetap berada dalam penguasaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2022-03-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2343</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v6i2.2343</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 6 ISSUE 2, 2022; 112-123</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 6 ISSUE 2, 2022; 112-123</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2343/1877</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>