Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Implementasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat

Papua Law Journal · Vol. UME (2021) · pp. 67–76

DOI
10.31957/plj.v5i2.2397
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Published
2021-08-04
Publisher
Faculty of Law Cenderawasih University
Language
eng

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Wujud implementasi dari hak berpolitik setiap orang di Indonesia adalah dengan terwujudnya pemilihan umum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah sepatutnya pemerintah menyediakan suatu strategi kebijakan untuk mengakomodir hak berpolitik masyarakat adat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan afirmatif action. Suatu kebijakan dimana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Dengan penerapan kebijakan afirmatif action, diharapkan dapat mengatasi problematika pelaksanaan pemilihan umum serentak di tengah perbedaan pandangan politik dalam komunitas masyarakat adat.

Keywords

Collaboration network of the authors

11 authors · 16 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • State University of Malang
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Muhammad Athallariq Gio MAffiliation unknown2
Namira WulandariAffiliation unknown2
Ahmad TaufiqState University of Malang1
Desi FitriyaniAffiliation unknown1
Muhammad FadhilAffiliation unknown1
Taufik RachmanAffiliation unknown1
Nanang IbrahimAffiliation unknown1
Eka Merdekawati DjafarAffiliation unknown1
AuliaAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, first harvested 1 Nov 2026, last seen 1 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Implementasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat</dc:title>
	<dc:creator>Yunus, Ahsan</dc:creator>
	<dc:creator>Anas, Andi Muhammad Aswin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Demokrasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pemilihan Umum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Affirmative Action</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Masyarakat Adat</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Wujud implementasi dari hak berpolitik setiap orang di Indonesia adalah dengan terwujudnya pemilihan umum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah sepatutnya pemerintah menyediakan suatu strategi kebijakan untuk mengakomodir hak berpolitik masyarakat adat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan afirmatif action. Suatu kebijakan dimana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Dengan penerapan kebijakan afirmatif action, diharapkan dapat mengatasi problematika pelaksanaan pemilihan umum serentak di tengah perbedaan pandangan politik dalam komunitas masyarakat adat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2021-08-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2397</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v5i2.2397</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 67-76</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 67-76</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2397/1940</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>