Pelacakan aset menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan impelementasi dan tantangan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi dalam hal penguatan pelacakan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekata konseptual (conceptual approach). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelacakan aset yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan Perja tentang SOP Pelacakan Aset yang dijalankan pada bidang tindak pidana khusus dan bidang intelijen. Dalam pelaksanaannya pelacakan aset juga melibatkan instansi atau Lembaga lain melalui fungsi koordinasi. Untuk rekomendasi penguatan yang diperlukan ialah melalui revisi undang-undang tetang perluasan kewenangan  kejaksaan dalam melakukan pelacakan aset, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis digital forensic, serta meningkatkan kolaborasi dengan melakukan kerjasama, membentuk kelompok kerja ad hoc berbasis kasus atau tahun anggaran dengan Lembaga dan/atau instansi terkait. Guna memaksimalkan fungsi koordinasi dalam pelacakan aset sebagai tahapan awal pembuktian tindak pidana pencucian uang.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.