Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis

Papua Law Journal · Vol. UME (2022) · pp. 133–141

DOI
10.31957/plj.v6i2.2520
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Published
2022-03-21
Publisher
Faculty of Law Cenderawasih University
Language
eng

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Namun pada tataran praktis, adanya penggunaan dana kampanye pada praktiknya menggunakan dana yang cukup besar, maka isu transparansi mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang pentingnya pengaturan dana kampanye beserta konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum sebagai hak konstitusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pembiayaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan sarana pendukung terwujudnya kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Politik hukum pengaturan dana kampanye menjadi sarana dalam mendukung proses pemilihan umum yang berkeadilan. Tanpa mekanisme pengaturan dan pembatasan dana kampanye yang jelas, maka berdampak pada stabilitas penyelenggaraan kontestasi pemilihan umum.

Keywords

Collaboration network of the authors

11 authors · 16 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • State University of Malang
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Andi Muhammad Aswin AnasAffiliation unknown2
Ahmad TaufiqState University of Malang1
Desi FitriyaniAffiliation unknown1
Muhammad Athallariq Gio MAffiliation unknown1
Namira WulandariAffiliation unknown1
Muhammad FadhilAffiliation unknown1
Taufik RachmanAffiliation unknown1
Nanang IbrahimAffiliation unknown1
Eka Merdekawati DjafarAffiliation unknown1
AuliaAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, first harvested 1 Nov 2026, last seen 1 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis</dc:title>
	<dc:creator>Yunus, Ahsan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Demokrasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hukum Pemilihan Umum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Kampanye</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Namun pada tataran praktis, adanya penggunaan dana kampanye pada praktiknya menggunakan dana yang cukup besar, maka isu transparansi mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang pentingnya pengaturan dana kampanye beserta konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum sebagai hak konstitusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pembiayaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan sarana pendukung terwujudnya kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Politik hukum pengaturan dana kampanye menjadi sarana dalam mendukung proses pemilihan umum yang berkeadilan. Tanpa mekanisme pengaturan dan pembatasan dana kampanye yang jelas, maka berdampak pada stabilitas penyelenggaraan kontestasi pemilihan umum.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2022-03-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2520</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v6i2.2520</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 6 ISSUE 2, 2022; 133-141</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 6 ISSUE 2, 2022; 133-141</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2520/2015</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2022 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>