Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Kedudukan Hukum Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Rumah Khusus Aparatur Sipil Negara

Papua Law Journal · Vol. UME (2022) · pp. 39–47

DOI
10.31957/plj.v7i1.2674
ISSN
2540-9166, 2540-7716
Published
2022-10-18
Publisher
Faculty of Law Cenderawasih University

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan hukum pelaksanaan kontrak proyek pembangunan rumah khusus aparatur sipil negara. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum empiris. Penelitian dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Maluku Utara, dan Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa terkait paket pekerjaan disebabkan kurangnya koordinasi para pihak terkait serta pengajuan yang tidak komprehensif dalam mengajukan pembayaran. Fenomena tersebut sangat berdampak pada pembayaran penyedia jasa kepada biaya tenaga teknis yang telah merealisasikan proyek pekerjaan. Selain itu, berdampak juga pada sistem arus kas pada penyedia jasa, sehingga meyebabkan persuhaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Strategi yang dilakukan penyedia jasa sehingga dapat mengantisipasi terjadinya ketrlambatan dari dinas terkait kepada penyedia jasa meliputi penguasaan Perjanjian Kontrak kerja secara mendetail dan komprehensif serta penyiapan dokumen penagihan secara lengkap untuk mengajukan permohonan pembayaran tepat waktu.Â

Keywords

Collaboration network of the authors

15 authors · 24 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
AnsharAffiliation unknown2
Husen AltingAffiliation unknown2
Riskalita A. KadirAffiliation unknown2
Zawawi AbdullohAffiliation unknown1
Syawal AbdulajidAffiliation unknown1
Irawan SangajiAffiliation unknown1
Faissal MalikAffiliation unknown1
Ardhian Wahyu FirmansyahAffiliation unknown1
Marini AbdullahAffiliation unknown1
Dahlai HasyimAffiliation unknown1
Nam RumkelAffiliation unknown1
Faisal I SangajiAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, first harvested 1 Nov 2026, last seen 1 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Kedudukan Hukum Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Rumah Khusus Aparatur Sipil Negara</dc:title>
	<dc:creator>Stefie, Queenly</dc:creator>
	<dc:creator>Imam, Wahda Z.</dc:creator>
	<dc:creator>Alauddin, Rusdin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Kontrak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Proyek</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Barang dan Jasa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pemerintah Daerah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan hukum pelaksanaan kontrak proyek pembangunan rumah khusus aparatur sipil negara. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum empiris. Penelitian dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Maluku Utara, dan Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa terkait paket pekerjaan disebabkan kurangnya koordinasi para pihak terkait serta pengajuan yang tidak komprehensif dalam mengajukan pembayaran. Fenomena tersebut sangat berdampak pada pembayaran penyedia jasa kepada biaya tenaga teknis yang telah merealisasikan proyek pekerjaan. Selain itu, berdampak juga pada sistem arus kas pada penyedia jasa, sehingga meyebabkan persuhaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Strategi yang dilakukan penyedia jasa sehingga dapat mengantisipasi terjadinya ketrlambatan dari dinas terkait kepada penyedia jasa meliputi penguasaan Perjanjian Kontrak kerja secara mendetail dan komprehensif serta penyiapan dokumen penagihan secara lengkap untuk mengajukan permohonan pembayaran tepat waktu. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2022-10-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2674</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v7i1.2674</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 7 ISSUE 1, 2022; 39-47</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 7 ISSUE 1, 2022; 39-47</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language></dc:language>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>