PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHANCURAN BARANG (Studi Putusan Pengadilan Nomor:3/pid B/2022/PN Jap)

Abstract

Peraturan dibuat guna menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan serta penanggulan terhadap berbagai kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Merusak fasilitas milik orang lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, tindakan pengerusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat difungsikan sehingga pemilik barang tidak dapat menggunakannya lagi.Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghancuran barang yaitu pelaku(terdakwa) atas perbuatannya yaitu didakwa dakwaan tunggal dengan pasal 406 ayat (1) KUHP. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.sedangkan hakim memutus pelaku dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan beberapa dasar pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana bagi terdakwa penghancuran barang dalam putusan Nomor 3/pid B/2022/PN jap telah sesuai karena telah memuat pertimbangan yuridis antara lain dakwaan,alat bukti baik keterangan saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun petimbangan yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada dalam diri maupun perbuatan pelaku.

Keywords

• Penerapan Sanksi Pidana
• Tindak Pidana
• Penghancuran Barang