Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Ketegangan antara In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Natura dalam Perkara Green Corruption: Studi Putusan Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis

CONTEMPORARY LAW JURNAL · Vol. 1 No. 02 (2026) · hlm. 13–34

ISSN
3123-397X
Terbit
2026-04-24
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Bahasa
ind
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Tulisan ini menganalisis ketegangan normatif antara prinsip in dubio pro reo dan in dubio pro natura dalam adjudikasi korupsi berbasis sumber daya alam melalui studi terhadap Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis pertimbangan hakim, khususnya dalam memvalidasi bukti kerusakan lingkungan dan menetapkan uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan diakui sebagai bagian dari kerugian negara melalui mekanisme valuasi ekonomi, namun pengakuan tersebut tidak diikuti oleh internalisasi prinsip perlindungan lingkungan dalam pertimbangan hukum. Hakim mengonstruksikan kepastian terhadap keterangan ahli sehingga ketidakpastian ilmiah tidak dioperasionalkan sebagai keraguan dalam arti hukum. Kondisi ini menutup ruang bagi penerapan in dubio pro natura, yang bergantung pada pengakuan terhadap ketidakpastian ekologis. Sebaliknya, in dubio pro reo tetap mendominasi sebagai prinsip yang mendasari pembuktian pidana. Penetapan uang pengganti memperlihatkan adanya reduksi ekologis, di mana kompleksitas lingkungan dikonversi menjadi kewajiban finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa absennya perspektif pro-natura bukan merupakan anomali, melainkan konsekuensi dari dominasi positivisme hukum pidana yang berorientasi pada kepastian. Tulisan ini menegaskan perlunya reorientasi pendekatan adjudikasi untuk mengakomodasi ketidakpastian ilmiah dan memperkuat perlindungan lingkungan dalam perkara korupsi berbasis sumber daya alam.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Ketegangan antara In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Natura dalam Perkara Green Corruption: Studi Putusan Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis</dc:title>
	<dc:creator>Ashari, Pandu Dewa</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">In dubio pro reo</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">In dubio pro natura</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Korupsi hijau</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Positivisme hukum pidana</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Tulisan ini menganalisis ketegangan normatif antara prinsip in dubio pro reo dan in dubio pro natura dalam adjudikasi korupsi berbasis sumber daya alam melalui studi terhadap Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis pertimbangan hakim, khususnya dalam memvalidasi bukti kerusakan lingkungan dan menetapkan uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan diakui sebagai bagian dari kerugian negara melalui mekanisme valuasi ekonomi, namun pengakuan tersebut tidak diikuti oleh internalisasi prinsip perlindungan lingkungan dalam pertimbangan hukum. Hakim mengonstruksikan kepastian terhadap keterangan ahli sehingga ketidakpastian ilmiah tidak dioperasionalkan sebagai keraguan dalam arti hukum. Kondisi ini menutup ruang bagi penerapan in dubio pro natura, yang bergantung pada pengakuan terhadap ketidakpastian ekologis. Sebaliknya, in dubio pro reo tetap mendominasi sebagai prinsip yang mendasari pembuktian pidana. Penetapan uang pengganti memperlihatkan adanya reduksi ekologis, di mana kompleksitas lingkungan dikonversi menjadi kewajiban finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa absennya perspektif pro-natura bukan merupakan anomali, melainkan konsekuensi dari dominasi positivisme hukum pidana yang berorientasi pada kepastian. Tulisan ini menegaskan perlunya reorientasi pendekatan adjudikasi untuk mengakomodasi ketidakpastian ilmiah dan memperkuat perlindungan lingkungan dalam perkara korupsi berbasis sumber daya alam.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="id-ID">Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih</dc:publisher>
	<dc:date>2026-04-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="id-ID">Artikel Peer-review</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/article/view/5466</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">CONTEMPORARY LAW JURNAL; Vol. 1 No. 02 (2026): April : Contemporary Law Journal; 13-34</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">CONTEMPORARY LAW JOURNAL; Vol 1 No 02 (2026): April : Contemporary Law Journal; 13-34</dc:source>
	<dc:source>3123-397X</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/article/view/5466/3601</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="id-ID">Hak Cipta (c) 2026 Pandu Dewa Ashari</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="id-ID">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>