Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional

CONTEMPORARY LAW JURNAL · Vol. 1 No. 02 (2026) · hlm. 99–113

ISSN
3123-397X
Terbit
2026-04-30
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Bahasa
ind
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendekolonisasi dan menyelaraskan sistem hukum pidana nasional. Perbedaan fundamental dari kodifikasi sebelumnya, selain dihapuskannya kategori pelanggaran, adalah dihilangkannya pidana mati sebagai pidana pokok. Secara historis, pidana mati dipandang tidak selaras dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia dan karenanya tidak merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai fondasi filosofis dalam pembentukan sistem pidana dan perumusan tujuan pemidanaan di dalam KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, temuan penelitian menunjukkan bahwa sifat terbuka sistem ideologi Pancasila memungkinkan pengaturan eksplisit tujuan pemidanaan dalam hukum positif yang mengakomodasi orientasi retributif sekaligus korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Lebih lanjut, tujuan pemidanaan yang dijabarkan dalam Pasal 51 KUHP baru memperlihatkan keselarasan substantif dengan sila-sila Pancasila: (1) tujuan preventif merefleksikan Sila Kedua; (2) reintegrasi narapidana berpedoman pada Sila Kelima; (3) resolusi konflik selaras dengan Sila Ketiga dan Keempat; serta (4) penumbuhan rasa penyesalan mencerminkan Sila Pertama. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional telah berhasil mentransformasi Pancasila dari sekadar cita ideal menjadi tolok ukur normatif yang operasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan  Berdasarkan KUHP Nasional</dc:title>
	<dc:creator>Surya Saputra, Doni</dc:creator>
	<dc:creator>Agis Pratiwi, Adlina</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Pancasila</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Hukum Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Tujuan Pemidanaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">KUHP Nasional</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendekolonisasi dan menyelaraskan sistem hukum pidana nasional. Perbedaan fundamental dari kodifikasi sebelumnya, selain dihapuskannya kategori pelanggaran, adalah dihilangkannya pidana mati sebagai pidana pokok. Secara historis, pidana mati dipandang tidak selaras dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia dan karenanya tidak merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai fondasi filosofis dalam pembentukan sistem pidana dan perumusan tujuan pemidanaan di dalam KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, temuan penelitian menunjukkan bahwa sifat terbuka sistem ideologi Pancasila memungkinkan pengaturan eksplisit tujuan pemidanaan dalam hukum positif yang mengakomodasi orientasi retributif sekaligus korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Lebih lanjut, tujuan pemidanaan yang dijabarkan dalam Pasal 51 KUHP baru memperlihatkan keselarasan substantif dengan sila-sila Pancasila: (1) tujuan preventif merefleksikan Sila Kedua; (2) reintegrasi narapidana berpedoman pada Sila Kelima; (3) resolusi konflik selaras dengan Sila Ketiga dan Keempat; serta (4) penumbuhan rasa penyesalan mencerminkan Sila Pertama. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional telah berhasil mentransformasi Pancasila dari sekadar cita ideal menjadi tolok ukur normatif yang operasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="id-ID">Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih</dc:publisher>
	<dc:date>2026-04-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="id-ID">Artikel Peer-review</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/article/view/5531</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">CONTEMPORARY LAW JURNAL; Vol. 1 No. 02 (2026): April : Contemporary Law Journal; 99-113</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">CONTEMPORARY LAW JOURNAL; Vol 1 No 02 (2026): April : Contemporary Law Journal; 99-113</dc:source>
	<dc:source>3123-397X</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/article/view/5531/3644</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="id-ID">Hak Cipta (c) 2026 Doni Surya Saputra, Adlina Agis Pratiwi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="id-ID">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>