Problematika Yuridis Sertipikat Elektronik Pasca Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023: Analisis Konflik Norma, Celah Hukum, dan Model Mitigasi Risiko Yuridis
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga problematika yuridis kritis yang belum diselesaikan regulasi tersebut: (1) kekosongan norma ganti rugi akibat kegagalan sistem elektronik, (2) konflik antara Pasal 32 PP 24/1997 mengenai kekuatan pembuktian sertipikat dengan skenario file e-sertipikat corrupt atau hilang, serta (3) ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban negara yang konkret dalam rezim hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan komparatif. Analisis menggunakan teori keadilan hukum Gustav Radbruch dan asas kepastian hukum Lon Fuller. Penelitian menghasilkan model konseptual mitigasi risiko yuridis e-sertipikat yang mencakup empat lapisan perlindungan: regulasi, teknis, kelembagaan, dan pemulihan hak. Temuan menunjukkan bahwa Permen 3/2023 memuat celah normatif di Pasal 15, 16, dan 23 yang berpotensi merugikan pemegang hak apabila terjadi insiden siber skala nasional.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.