Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Problematika Yuridis Sertipikat Elektronik Pasca Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023: Analisis Konflik Norma, Celah Hukum, dan Model Mitigasi Risiko Yuridis

CONTEMPORARY LAW JURNAL · Vol. 2 No. 01 (2026) · hlm. 17–26

ISSN
3123-397X
Terbit
2026-10-22
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Bahasa
ind
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga problematika yuridis kritis yang belum diselesaikan regulasi tersebut: (1) kekosongan norma ganti rugi akibat kegagalan sistem elektronik, (2) konflik antara Pasal 32 PP 24/1997 mengenai kekuatan pembuktian sertipikat dengan skenario file e-sertipikat corrupt atau hilang, serta (3) ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban negara yang konkret dalam rezim hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan komparatif. Analisis menggunakan teori keadilan hukum Gustav Radbruch dan asas kepastian hukum Lon Fuller. Penelitian menghasilkan model konseptual mitigasi risiko yuridis e-sertipikat yang mencakup empat lapisan perlindungan: regulasi, teknis, kelembagaan, dan pemulihan hak. Temuan menunjukkan bahwa Permen 3/2023 memuat celah normatif di Pasal 15, 16, dan 23 yang berpotensi merugikan pemegang hak apabila terjadi insiden siber skala nasional.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 10 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/oai, pertama di-harvest 1 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id-ID">Problematika Yuridis Sertipikat Elektronik Pasca Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023: Analisis Konflik Norma, Celah Hukum, dan Model Mitigasi Risiko Yuridis</dc:title>
	<dc:creator>Zia Khakim, Ahmad</dc:creator>
	<dc:creator>Indah Pertiwi, Shafa</dc:creator>
	<dc:creator>Alfa Putra A, Shefa</dc:creator>
	<dc:creator>Ziaulhaq, Sami</dc:creator>
	<dc:creator>Nur, Rafi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Sertipikat Elektronik; </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Konflik Norma; </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Celah Hukum; </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Permen ATR/BPN 3/2023; </dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga problematika yuridis kritis yang belum diselesaikan regulasi tersebut: (1) kekosongan norma ganti rugi akibat kegagalan sistem elektronik, (2) konflik antara Pasal 32 PP 24/1997 mengenai kekuatan pembuktian sertipikat dengan skenario file e-sertipikat corrupt atau hilang, serta (3) ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban negara yang konkret dalam rezim hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan komparatif. Analisis menggunakan teori keadilan hukum Gustav Radbruch dan asas kepastian hukum Lon Fuller. Penelitian menghasilkan model konseptual mitigasi risiko yuridis e-sertipikat yang mencakup empat lapisan perlindungan: regulasi, teknis, kelembagaan, dan pemulihan hak. Temuan menunjukkan bahwa Permen 3/2023 memuat celah normatif di Pasal 15, 16, dan 23 yang berpotensi merugikan pemegang hak apabila terjadi insiden siber skala nasional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="id-ID">Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih</dc:publisher>
	<dc:date>2026-10-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="id-ID">Artikel Peer-review</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/article/view/5707</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">CONTEMPORARY LAW JURNAL; Vol. 2 No. 01 (2026): Oktober: Contemporary Law Journal; 17-26</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">CONTEMPORARY LAW JOURNAL; Vol 2 No 01 (2026): Oktober: Contemporary Law Journal; 17-26</dc:source>
	<dc:source>3123-397X</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/article/view/5707/3855</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="id-ID">Hak Cipta (c) 2026 Rafi Nur, Rafi Nur Rahmatulloh</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="id-ID">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>