The land dispute in Batu Mila Village reflects the complex dynamics of the relationship between the community, government, and private sector in the control and utilization of agrarian resources. This study aims to uncover the root causes, actors involved, and patterns of interaction that shape the escalation and resolution of conflicts, with a focus on local social, economic, and political dimensions. Using a qualitative approach with in-depth interviews, field observations, and document reviews, this research found that the dispute was triggered by overlapping ownership claims between villagers and companies, exacerbated by weak law enforcement, unclear boundaries, and minimal community participation in decision-making processes. The analysis results indicate the existence of power asymmetries that affect community access to land and fuel distrust in formal institutions. This study emphasizes the importance of strengthening community-based conflict resolution mechanisms, consistent law enforcement, and the integration of local wisdom into land management policies. These findings not only contribute to the literature on agrarian conflict sociology but also offer practical recommendations for policymakers and local actors to prevent similar conflicts in the future.
Bahasa Indonesia
Konflik sengketa lahan di Desa Batu Mila mencerminkan dinamika kompleks hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Studi ini bertujuan mengungkap akar penyebab, aktor yang terlibat, dan pola interaksi yang membentuk eskalasi maupun resolusi konflik, dengan fokus pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen, penelitian ini menemukan bahwa sengketa dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan antara warga desa dan perusahaan, diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan batas wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan adanya asimetri kekuasaan yang memengaruhi akses masyarakat terhadap lahan dan memicu ketidakpercayaan terhadap institusi formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan lahan. Temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi literatur sosiologi konflik agraria, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aktor lokal untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.