Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

Jurnal Nomokrasi · Vol. 1 No. mokrasi (2023) · hlm. 1–10

Terbit
2023-02-02
Penerbit
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehen seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan restorative justice. Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 18 tautan kepenulisan bersama · 5 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Ulil AmriUniversitas Jambi1
Andi Suci WahyuniHasanuddin University1
Ismai IskandarHasanuddin University1
Mutiah Wenda JuniarHasanuddin University1
A.M Aswin AnasHasanuddin University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Trisania, Margareth</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Maspaitella, Angellita </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Abidin, Novianti </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">HAM</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kekerasan Seksual Non Fisik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Restorative Justice</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tindak Pidana Kekerasan Seksual</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehen seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan restorative justice. Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Nomokrasi; Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL NOMOKRASI; 1 - 10</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158/9267</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi</dc:rights>
</oai_dc:dc>