Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT

Jurnal Nomokrasi · Vol. 1 No. mokrasi (2023) · hlm. 11–21

Terbit
2023-02-02
Penerbit
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bahasa
en

Abstrak

Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan Water Front City melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Pada pelaksanaan eksekusi penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terjadi penelantaran terhadap masyarakat yang terdampak. Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Tulisan ini lahir untuk melihat apakah terjadi pertentangan antara peningkatan ekonomi dan hilangnya hak tempat tinggal warga negara dalam hal ini masyarakat Bulumba yang tinggal di pesisir Pantai Merpati. Guna melahirkan suatu preskripsi tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/oai, pertama di-harvest 2 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Effendi, Setiawan Jaya Kesuma</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Tosingke, Sefanya Maikhel Perdana</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak tempat tinggal; Penggusuran Lahan; Water Front City.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan Water Front City melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Pada pelaksanaan eksekusi penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terjadi penelantaran terhadap masyarakat yang terdampak. Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Tulisan ini lahir untuk melihat apakah terjadi pertentangan antara peningkatan ekonomi dan hilangnya hak tempat tinggal warga negara dalam hal ini masyarakat Bulumba yang tinggal di pesisir Pantai Merpati. Guna melahirkan suatu preskripsi tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25195</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Nomokrasi; Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL NOMOKRASI; 11 - 21</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25195/9266</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi</dc:rights>
</oai_dc:dc>