GAGASAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH LPPDP INDONESIA: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI SINGAPURA: THE NOTION OF PERSONAL DATA PROTECTION BY INDONESIA'S LPPDP: A COMPARATIVE STUDY WITH THE SINGAPORE PERSONAL DATA PROTECTION AUTHORITY
ANALISIS KOMPARATIF RANCANGAN LPPDP INDONESIA DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA SINGAPURA DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DATA PRIBADI: THE NOTION OF PERSONAL DATA PROTECTION BY INDONESIA'S LPPDP: A COMPARATIVE STUDY WITH THE SINGAPORE PERSONAL DATA PROTECTION AUTHORITY
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Language
id
Abstract
English
This research aims to design an ideal Personal Data Protection Implementing Agency (LPPDP) model for Indonesia, by referring to the best practices of data protection agencies in other countries, particularly Singapore. Increasing digital activities and cyberattacks, especially in the government sector, have highlighted the urgency of personal data protection in Indonesia. Although the Law on Personal Data Protection has been passed, the absence of LPPDP as an independent oversight institution is an obstacle to data protection law enforcement and supervision. Through a normative and comparative legal approach, this research compares the design of LPPDP with the Personal Data Protection Commission (PDPC) and Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) in Singapore. The results show that LPPDP needs to be established as an independent institution with strong authority in law enforcement and comprehensive supervision. The PDPC and SNDGG models can be a reference in establishing an effective institution in Indonesia. Thus, the establishment of LPPDP is expected to improve personal data protection, provide legal certainty, and build public trust in data governance in Indonesia.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk merancang model Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) yang ideal bagi Indonesia, dengan merujuk pada praktik terbaik lembaga perlindungan data di negara lain, khususnya Singapura. Meningkatnya aktivitas digital dan serangan siber, telah menyoroti urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, absennya LPPDP sebagai lembaga pengawas yang independen menjadi kendala dalam penegakan hukum dan pengawasan perlindungan data. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini membandingkan rancangan LPPDP dengan Personal Data Protection Commission (PDPC) dan Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPDP perlu dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang kuat dalam penegakan hukum dan pengawasan menyeluruh. Model PDPC dan SNDGG dapat menjadi acuan dalam membentuk lembaga yang efektif di Indonesia. Dengan demikian, pembentukan LPPDP diharapkan dapat meningkatkan pelindungan data pribadi, memberikan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola data di Indonesia.
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
Affiliation unknown
Different organisations
Same organisation
Affiliation unknown
Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-author
Organisation
Joint articles
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.